 |
| Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program pemerintahan. |
Jakarta, MP----- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat strategis di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Prosesi tersebut turut dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai bagian dari agenda penguatan koordinasi pemerintahan dan sinergi antarlembaga.
Pelantikan itu mencakup empat wakil menteri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Pengisian jabatan tersebut mencakup sektor pertahanan, pertanian, imigrasi dan pemasyarakatan, penanggulangan bencana, hingga pengelolaan lingkungan.
Di bidang pertahanan, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan. Sementara itu, Marsekal TNI Yusuf Jauhari dipercaya mengemban jabatan Wakil Menteri Pertahanan bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi.
Pada sektor pertanian, Dr. Alim Setiawan Slamet dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian. Adapun M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., menempati posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pengangkatan empat wakil menteri tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.
Sementara itu, Letjen TNI Kristomei Sianturi dilantik sebagai Kepala BNPB berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Di bidang pengelolaan lingkungan, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko dipercaya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Jabatan wakil kepala diemban Mayjen TNI Sriyanto. Keduanya diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.
Pelantikan sejumlah pejabat tersebut menandai pengisian posisi penting dalam struktur pemerintahan, dengan lingkup tugas yang berkaitan langsung dengan pertahanan negara, ketahanan pangan, pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan, mitigasi bencana, serta pelestarian ekosistem gambut dan mangrove.
Kehadiran Panglima TNI dalam agenda kenegaraan itu mencerminkan keterlibatan pimpinan TNI dalam rangkaian kegiatan resmi pemerintahan. Sinergi antara TNI dan kementerian maupun lembaga terkait menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas negara sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program nasional, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, menjaga kepentingan pertahanan, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan demi kepentingan masyarakat dan bangsa.
(Puspen/MP)
