Jakarta, MP----- Pemerintah memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto meminta seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke kawasan lain.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas penanganan karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto turut menghadiri rapat bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas perkembangan terkini penanganan karhutla, termasuk kondisi di sejumlah daerah yang masih membutuhkan upaya pemadaman intensif.
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat, sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi masih dalam proses pemadaman. Pemerintah memprioritaskan penanganan di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran.
Presiden menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antarlembaga serta mengoptimalkan seluruh kemampuan yang tersedia agar penanganan di lapangan berjalan lebih cepat dan efektif.
Upaya pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara. Pemerintah juga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bagian dari langkah percepatan penanganan karhutla.
Keterlibatan TNI dalam rapat tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang memerlukan dukungan lintas sektor, baik dari unsur pertahanan, kepolisian maupun kementerian dan lembaga terkait.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiyono, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Penguatan operasi pemadaman dan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penanganan titik-titik kebakaran yang masih aktif. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah meluasnya dampak karhutla terhadap lingkungan dan masyarakat di wilayah terdampak.
(Puspen/MP)
