 |
| Kolaborasi Dinas PUPR Kota Padang dan BWS Sumatera V menjadi bagian dari upaya penanganan dampak banjir. |
Padang, MP----- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang bergerak cepat memetakan kerusakan infrastruktur akibat banjir yang terjadi pada 10 Oktober 2026. Kajian cepat dilakukan untuk mengidentifikasi dampak bencana sekaligus menentukan prioritas penanganan dan perbaikan infrastruktur di sejumlah kawasan terdampak.
 |
| Pemko Padang menyiapkan langkah perbaikan infrastruktur terdampak banjir berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. |
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Tabiang Manda Gadang. Peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat kondisi infrastruktur secara langsung dan mengidentifikasi kebutuhan penanganan yang mendesak.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, ST, MSi, mengatakan pemetaan kerusakan merupakan langkah penting agar penanganan pascabanjir dapat dilakukan secara terukur, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Dinas PUPR Kota Padang melakukan kaji cepat untuk memetakan infrastruktur yang terdampak banjir. Hasil peninjauan ini menjadi bahan untuk menentukan langkah penanganan dan menyusun prioritas perbaikan sesuai tingkat kerusakan serta kebutuhan yang ada,” katanya.
Menurut Malvi, penanganan dampak banjir tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur yang mengalami kerusakan. Diperlukan pula langkah terpadu untuk mengoptimalkan sistem pengendalian banjir agar risiko kejadian serupa dapat diminimalkan.
Karena itu, Pemko Padang memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan penanganan infrastruktur perkotaan dengan pengelolaan sungai dan sistem aliran air.
Plt Kepala BWS Sumatera V Padang, Resky Wahyudi, ST, MT, dalam konteks koordinasi tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan instansi teknis dalam mendukung penanganan banjir secara menyeluruh.
“Penanganan banjir membutuhkan koordinasi dan langkah terpadu, terutama dalam mengidentifikasi kerusakan serta menentukan kebutuhan penanganan berdasarkan kondisi di lapangan. Sinergi antara pemerintah daerah dan BWS Sumatera V diperlukan agar upaya pengendalian banjir dapat berjalan lebih optimal,” ungkap Resky.
Koordinasi antara Pemko Padang dan BWS Sumatera V Padang juga diarahkan untuk mendorong percepatan penanganan melalui dukungan program pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum. Hasil kajian kerusakan diharapkan menjadi dasar teknis dalam mengusulkan kebutuhan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan.
Pemerintah Kota Padang menyadari bahwa penanganan banjir membutuhkan upaya besar dan perencanaan menyeluruh. Karena itu, pelaksanaan perbaikan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas, tingkat kerusakan, kebutuhan teknis, serta dukungan anggaran.
Melalui kajian cepat dan penguatan koordinasi lintas instansi, penanganan pascabanjir diharapkan berlangsung lebih terarah. Selain memulihkan infrastruktur yang terdampak, upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir dan mengurangi dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
(Pd/MP)
