 |
| Gubernur Mahyeldi menegaskan kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya masyarakat Sumbar. |
Pariaman, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat kesiapan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami dengan mendorong kesiapsiagaan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, tetapi juga dengan menguji secara langsung sistem komando, koordinasi hingga kesiapan evakuasi di lapangan.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2026 di Balai Naras, Lapangan Parkir Josal Football Academy, Cubadak Air Utara, Kota Pariaman, Rabu (30/9/2026).
Mahyeldi mengatakan gladi kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan rutin maupun seremoni. Menurutnya, setiap tahapan latihan harus menghasilkan pembelajaran konkret yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana.
“Keberhasilan gladi ini justru diukur dari berapa banyak pembelajaran yang dapat kita peroleh untuk memperkuat kesiapsiagaan kita di masa depan,” kata Mahyeldi.
Gladi tersebut melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari Tabletop Exercise (TTX), Command Post Exercise (CPX), hingga Field Training Exercise (FTX). Ketiga tahapan itu memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan dalam menguji kesiapan menghadapi situasi darurat.
TTX digunakan untuk menguji pemahaman terhadap skenario bencana, pembagian tugas, kebijakan serta proses pengambilan keputusan. Sementara CPX menguji sistem komando, koordinasi, komunikasi, pelaporan dan mobilisasi sumber daya. Adapun FTX diarahkan untuk memastikan seluruh rencana dapat diterapkan secara nyata di lapangan.
Mahyeldi meminta seluruh temuan selama pelaksanaan gladi dicatat dan dievaluasi secara menyeluruh. Kendala komunikasi, keterlambatan respons, ketidaksesuaian prosedur hingga keterbatasan sumber daya, menurutnya, harus menjadi bahan perbaikan.
“Jangan menunggu bencana datang untuk belajar berkoordinasi. Jangan menunggu sirene berbunyi untuk mencari jalur evakuasi. Jangan menunggu keadaan darurat untuk menentukan siapa berbuat apa. Semua itu harus kita siapkan dari sekarang,” tegasnya.
Perkuat Komando dan Komunikasi
Gubernur juga menekankan pentingnya memperkuat sistem komando serta koordinasi lintas sektor. Standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana harus dipahami oleh seluruh unsur yang terlibat, sehingga tidak terjadi kebingungan ketika situasi darurat benar-benar terjadi.
Sistem komunikasi kedaruratan juga perlu diuji secara berkala. Dalam penanganan bencana, sinergi antara BPBD, BMKG, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan dan relawan dinilai menjadi bagian penting dalam mempercepat respons.
Mahyeldi meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak menjadikan hasil gladi berhenti sebagai dokumen evaluasi. Pembelajaran tersebut harus dibawa ke daerah masing-masing untuk diterapkan melalui pembinaan aparatur, latihan bersama dan edukasi kepada masyarakat.
“Semakin banyak yang terlibat dan semakin sering dilaksanakan, semakin baik, sehingga proses internalisasi terhadap kebencanaan itu betul-betul menjadi sesuatu yang melekat dalam keseharian kita,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa ancaman gempa bumi dan tsunami tidak mengenal batas wilayah administrasi. Karena itu, kesiapsiagaan juga membutuhkan kerja sama antardaerah, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat yang dapat berdampak luas.
Selain evakuasi, pemerintah juga harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Ketersediaan pangan, tempat pengungsian yang layak, layanan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya harus masuk dalam perencanaan penanganan kedaruratan.
“Kesiapsiagaan kita menghadapi musibah bencana ini harus menjadi budaya kita, harus menjadi hal yang melekat dalam keseharian kita,” kata Mahyeldi.
BNPB Dorong Rencana Kontinjensi Terus Diuji
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sumbar dan BPBD yang menguji Rencana Kontinjensi (Renkon) Gempa Bumi dan Tsunami melalui kegiatan gladi tersebut.
Rustian menekankan bahwa Renkon tidak boleh menjadi dokumen yang hanya disusun dan disimpan. Dokumen tersebut harus diperbarui serta diuji secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kesiapan jalur dan lokasi evakuasi juga harus mendapat perhatian serius. Begitu pula dengan skenario rujukan kesehatan, terutama untuk memastikan rumah sakit yang berada di kawasan relatif aman dapat memberikan pelayanan ketika fasilitas kesehatan lainnya terdampak bencana.
“Bencana ini kita tidak tahu kapan terjadinya, dan yang pasti akan terjadi. Karena itu kita tidak boleh takut, tetapi harus siap,” ujar Rustian.
Pariaman Dorong Masyarakat Kenali Jalur Evakuasi
Wali Kota Pariaman Yota Balad menilai gladi kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana.
Menurutnya, manusia tidak dapat mengendalikan kehendak alam, tetapi dapat melakukan berbagai persiapan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan.
Ia mengajak masyarakat menjadikan latihan tersebut sebagai momentum untuk memahami langkah penyelamatan diri ketika gempa maupun tsunami terjadi. Pengetahuan mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul, menurutnya, harus diketahui masyarakat sejak sebelum bencana terjadi.
Semangat yang dibangun adalah “Siap untuk Selamat”, yakni membentuk masyarakat yang tidak panik ketika menghadapi bencana karena telah memahami apa yang harus dilakukan.
Penguatan kesiapsiagaan tersebut menjadi semakin penting bagi Sumbar yang memiliki sejumlah wilayah pesisir dengan potensi ancaman gempa dan tsunami. Karena itu, latihan, edukasi, pemetaan risiko, kesiapan evakuasi serta koordinasi lintas sektor perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kesiapsiagaan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, melainkan benar-benar menjadi budaya keselamatan masyarakat.
(Sb/red)
