Jakarta, MP----- Transformasi digital mulai membuka babak baru dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Kehadiran teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas administrasi perkara, mempercepat penelusuran informasi hukum, serta mendukung pengelolaan dokumen dan pelayanan pengadilan.
Peluang pemanfaatan teknologi tersebut menjadi salah satu materi penting dalam kegiatan Pelatihan Mahkamah Agung pada 26 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, Windy Gambetta dari Kelompok Keahlian Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung (ITB), sekaligus Pusat AI ITB, memaparkan materi bertajuk “Artificial Intelligence dan Perubahan Lanskap Peradilan”.
Paparan tersebut memberikan gambaran bahwa AI bukan lagi sekadar teknologi masa depan, melainkan instrumen yang mulai relevan untuk mendukung tata kelola lembaga peradilan yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Windy menjelaskan, secara umum AI dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni Traditional AI atau Machine Learning, Generative AI (GenAI), serta Agentic AI atau AI Agents. Masing-masing memiliki kemampuan berbeda yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan institusi peradilan.
Traditional AI memiliki kemampuan mengenali pola, mengklasifikasikan data, mendeteksi anomali, hingga melakukan prediksi berdasarkan data yang tersedia. Dalam praktik peradilan, teknologi ini dapat mendukung klasifikasi perkara, pencarian putusan yang memiliki kesamaan substansi, pengenalan dokumen, serta pemetaan potensi durasi penyelesaian perkara.
Sementara itu, Generative AI menawarkan kemampuan menghasilkan dan mengolah informasi dalam bentuk teks, gambar, maupun suara. Teknologi ini berpotensi membantu aparatur pengadilan dalam meringkas berkas perkara, menyusun kronologi peristiwa, menerjemahkan dokumen hukum, mengidentifikasi argumentasi para pihak, hingga menyiapkan rancangan dokumen administratif.
Adapun Agentic AI memiliki kemampuan lebih luas karena dapat merencanakan dan menjalankan serangkaian pekerjaan melalui aplikasi digital berdasarkan tujuan serta batas kewenangan yang ditetapkan manusia.
Di lingkungan pengadilan, teknologi ini berpotensi dimanfaatkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi perkara, melakukan penelusuran bahan hukum secara bertahap, mengelola dokumen, memantau tenggat waktu, hingga membantu pengaturan jadwal persidangan.
Ketiga kategori teknologi tersebut memperlihatkan peluang perubahan pola kerja peradilan. Jika Traditional AI membantu membaca dan mengenali pola data, Generative AI mendukung pengolahan serta penyusunan informasi, sedangkan Agentic AI membuka ruang otomatisasi pekerjaan administratif yang melibatkan sejumlah tahapan.
Namun, pemanfaatan AI bukan tanpa risiko. Windy mengingatkan bahwa kualitas hasil teknologi tersebut sangat bergantung pada mutu data dan ketepatan penggunaannya. Sistem AI tradisional dapat menghasilkan klasifikasi yang bias, Generative AI berpotensi menyajikan fakta atau referensi hukum yang tidak akurat, sementara Agentic AI memiliki risiko kesalahan berantai apabila menjalankan instruksi secara otomatis tanpa pengawasan memadai.
Karena itu, penerapan AI dalam sistem peradilan harus disertai pengendalian, verifikasi, serta pengawasan manusia secara ketat. Teknologi dapat mempercepat pekerjaan teknis dan administratif, tetapi tidak boleh mengambil alih kewenangan konstitusional maupun independensi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
Prinsip tersebut menjadi penting karena keadilan tidak semata-mata ditentukan oleh kecepatan pengolahan data. Penilaian terhadap alat bukti, pemeriksaan fakta, interpretasi hukum, pertimbangan terhadap kondisi para pihak, serta penjatuhan putusan membutuhkan tanggung jawab profesional dan pertimbangan yudisial yang berada pada hakim.
Dengan demikian, kehadiran AI perlu ditempatkan sebagai asisten teknologi, bukan pengganti hakim. Sistem digital dapat membantu menyajikan informasi dan mempercepat proses kerja, tetapi keputusan akhir tetap harus lahir dari pemeriksaan serta pertimbangan hukum yang independen.
Transformasi ini sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi Mahkamah Agung, terutama dalam memastikan keamanan data perkara, perlindungan informasi pribadi, akurasi referensi hukum, transparansi penggunaan teknologi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan peradilan.
Pada akhirnya, masa depan peradilan bukanlah pertarungan antara kemampuan manusia dan kecanggihan mesin. Tantangan sesungguhnya adalah membangun sinergi keduanya agar teknologi mampu memperkuat kualitas pelayanan, mempercepat administrasi, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan tanpa mengorbankan independensi hakim serta kepastian hukum.
Peradilan modern membutuhkan teknologi yang cerdas, tetapi keadilan tetap membutuhkan kebijaksanaan, integritas, dan tanggung jawab manusia.
(*/MP)
