 |
| Genangan air terlihat membasahi bahu hingga badan jalan nasional, mengundang perhatian terhadap fungsi drainase, Kamis (5/11/2026). |
Pesisir Selatan, MP----- Kondisi pemeliharaan ruas jalan nasional di wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Sumatera Barat, menjadi sorotan. Hasil pantauan wartawan di lapangan menemukan sejumlah titik badan jalan mengalami kerusakan, mulai dari retak, aspal mengelupas hingga berlubang. Ironisnya, persoalan yang terlihat bukan semata-mata kerusakan lapisan aspal, melainkan juga sistem drainase di sisi jalan yang diduga tidak berfungsi optimal.
 |
| Rumput di bahu jalan dan menutupi drainase di Bukit Punai, Kamis (5/11/2026). |
Dalam penelusuran lapangan pada Kamis (5/11/2026), khususnya di kawasan Bukit Punai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, terlihat air mengalir dan menggenangi sejumlah bagian bahu jalan, bahkan mencapai permukaan badan jalan beraspal.
 |
| Drainase tertutup rumput di ruas jalan nasional wilayah PPK 2.4 Satker PJN Wilayah 2 Sumatera Barat, Kamis (5/11/2026) |
Pemandangan tersebut memperlihatkan persoalan pemeliharaan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian serius. Saluran drainase di kiri dan kanan jalan tampak ditumbuhi rumput serta tertutup sedimentasi. Kondisi itu diduga menghambat kelancaran aliran air sehingga air meluber ke bahu jalan dan sebagian badan jalan.
 |
| Aspal jalan berlobang disisinya rumput menutupi bahu jalan dan drainase |
Padahal, drainase merupakan bagian penting dari konstruksi jalan. Fungsinya bukan sekadar menampung dan mengalirkan air hujan, tetapi juga menjaga agar air tidak menggenangi permukaan aspal, meresap ke lapisan konstruksi, maupun menggerus bahu jalan.
 |
| Aspal badan jalan sudah mulai hancur, Kamis (5/11/2026). |
Apabila persoalan tersebut dibiarkan berlarut-larut, genangan dan aliran air yang terus-menerus dapat mempercepat penurunan kualitas konstruksi jalan. Retakan yang semula kecil berpotensi berkembang menjadi kerusakan lebih besar, terlebih ketika kendaraan berat melintas secara berulang.
Warga Soroti Pemeliharaan Drainase
Sejumlah warga sekitar mengaku kondisi tersebut bukan persoalan baru. Mereka menilai pemeliharaan yang terlihat selama ini lebih banyak menyasar penebasan rumput di bahu jalan, sementara kebersihan dan fungsi saluran drainase belum mendapatkan perhatian yang sebanding.
"Saya lihat petugas sesekali menebas rumput di bahu jalan, tapi drainase atau saluran air kurang diperhatikan. Lihat saja bahu jalannya sampai berlumut karena dialiri air. Wajar kalau aspalnya cepat rusak," ungkap Edi, warga yang tinggal di sekitar Bukit Punai, kepada wartawan di lokasi, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut semestinya tidak hanya dilihat sebagai masalah kebersihan lingkungan jalan. Saluran air yang tersumbat dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya dapat berdampak langsung terhadap daya tahan infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran negara.
Keluhan serupa disampaikan Rian warga Batang Kapeh. Ia menyebut kondisi drainase yang ditumbuhi rumput dan dipenuhi sedimentasi telah berlangsung cukup lama.
"Kondisi ini sudah lama terjadi. Petugas hanya sesekali datang ke sini. Itupun yang dibersihkan rumput di bahu jalan, sedangkan drainase yang tersumbat tidak dibersihkan," timpal Rian.
Lubang Jalan Tanpa Rambu, Potensi Bahaya Mengintai
Selain persoalan drainase, kerusakan badan jalan yang ditemukan di kawasan Bukit Punai juga menjadi perhatian karena sejumlah titik berlubang belum dilengkapi rambu peringatan.
Situasi tersebut dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor yang melintas pada malam hari, saat hujan, maupun ketika jarak pandang terbatas.
Apalagi, ruas jalan nasional tersebut merupakan jalur penting yang dilalui berbagai jenis kendaraan. Lubang jalan yang tidak diberi tanda peringatan dapat membuat pengendara terlambat mengantisipasi kerusakan, kehilangan keseimbangan, bahkan berisiko terlibat kecelakaan.
"Rambu tidak dipasang di lokasi jalan berlubang. Jalan ini padat dilalui kendaraan. Kalau tidak segera ditangani, suatu saat bisa mengancam keselamatan pengguna jalan," kata Akhiar, warga Air Haji.
Masyarakat berharap PPK 2.4 tidak hanya melakukan penanganan tambal sulam terhadap aspal yang rusak, tetapi juga mengevaluasi penyebab kerusakan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
PPK Belum Memberikan Penjelasan, Kasatker Merespons
Terkait temuan lapangan tersebut, wartawan telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Gina Lamria Indriati Tampubolon, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4 Satker PJN Wilayah II Sumatera Barat, pada Kamis (5/11/2026).
Namun, hingga berita ini disusun pada Jumat (6/11/2026), yang bersangkutan belum memberikan penjelasan mengenai kondisi kerusakan aspal, drainase yang diduga tersumbat, serta langkah penanganan yang akan dilakukan.
Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Masudi, ST, selaku Kepala Satker PJN Wilayah II Sumatera Barat, merespons informasi yang disampaikan wartawan melalui pesan WhatsApp.
"Nanti akan kami ingatkan, terima kasih," tulis Masudi.
Dalam pesan berikutnya, Masudi juga menyampaikan sikap terkait kerusakan jalan yang dilaporkan.
"Bila ada kerusakan segera diperbaiki, terima kasih," ujarnya.
Respons tersebut menjadi sinyal bahwa informasi mengenai kondisi lapangan telah diterima pihak satuan kerja. Masyarakat kini berharap pernyataan tersebut segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis dan langkah nyata di lapangan.
Pemeliharaan Tidak Cukup Sekadar Menebas Rumput
Ruas jalan nasional Kambang–Tapan–Batas Jambi serta Tapan–Batas Bengkulu merupakan bagian dari jaringan jalan strategis yang mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan konektivitas antarwilayah.
Karena itu, pemeliharaannya tidak semestinya hanya berorientasi pada penampilan fisik jalan, tetapi harus mencakup seluruh elemen pendukung konstruksi, termasuk drainase, bahu jalan, sistem pembuangan air, dan keselamatan pengguna jalan.
Dalam perspektif pengawasan infrastruktur, persoalan ini perlu ditelusuri lebih jauh. Apakah kerusakan aspal semata-mata akibat usia layanan dan beban kendaraan, atau terdapat faktor lain seperti sistem drainase yang tidak terpelihara, genangan berkepanjangan, serta lemahnya pengawasan pemeliharaan rutin?
Pertanyaan tersebut penting dijawab melalui pemeriksaan teknis, bukan sekadar dugaan. Sebab, perbaikan permukaan aspal tanpa membenahi sumber persoalan berpotensi membuat kerusakan kembali muncul dalam waktu relatif singkat.
Masyarakat juga berharap dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan rutin di wilayah kerja PPK 2.4, termasuk pemeriksaan kondisi seluruh saluran drainase yang berada di sepanjang ruas jalan tersebut.
Jangan Tunggu Sampai Menelan Korban
Pada akhirnya, persoalan jalan nasional bukan hanya menyangkut kualitas konstruksi maupun penyerapan anggaran pemeliharaan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh akses transportasi yang aman dan layak.
Kerusakan jalan berlubang tanpa rambu peringatan harus menjadi perhatian segera. Begitu pula drainase yang tertutup rumput dan sedimentasi perlu dibersihkan agar air kembali mengalir melalui saluran yang semestinya.
Masyarakat tidak mengharapkan sekadar janji perbaikan, melainkan tindakan konkret dan berkelanjutan. Jangan sampai kerusakan yang terlihat hari ini dibiarkan berkembang menjadi persoalan lebih besar, sementara risiko kecelakaan terus membayangi pengguna jalan.
Pengawasan terhadap pemeliharaan jalan nasional perlu dilakukan secara konsisten, transparan, dan bertanggung jawab. Sebab, infrastruktur yang baik bukan hanya jalan yang tampak mulus, melainkan juga jalan yang memiliki sistem drainase berfungsi, konstruksi terpelihara, serta memberikan rasa aman bagi setiap orang yang melintasinya.
(Rj/MP)
