Jakarta, MP----- Penguatan pengawasan terhadap transaksi aset kripto menjadi perhatian serius dalam upaya membangun ekosistem keuangan digital yang aman, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung (MA) mendorong peningkatan pemahaman aparatur peradilan terhadap perkembangan regulasi dan penanganan perkara kejahatan di sektor aset digital.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pertemuan Sarasehan Rutin Badilum (Perisai Badilum) Episode 19 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung, Senin (9/11/2026), dengan mengangkat tema penanganan perkara aset kripto setelah peralihan fungsi pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Forum diskusi ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Edmon Makarim, S.H., LL.M., dan Iwan Budiman, S.H., dari Divisi Pengaturan Inovasi Teknologi OJK. Keduanya membahas berbagai aspek hukum, mekanisme perdagangan, serta tantangan penegakan hukum dalam perkembangan transaksi aset keuangan digital.
Dalam pemaparannya, Iwan Budiman menjelaskan bahwa pengawasan perdagangan aset kripto kini berada dalam kewenangan OJK setelah sebelumnya menjadi ranah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Peralihan tersebut menjadi bagian dari penataan sektor keuangan digital agar pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen berjalan lebih terintegrasi.
Ia juga memaparkan bahwa terdapat sekitar 1.300 token kripto yang telah melalui proses verifikasi dan memenuhi kriteria untuk diperdagangkan secara legal di pasar domestik. Proses seleksi tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga kualitas aset yang ditawarkan kepada masyarakat sekaligus meminimalkan risiko perdagangan instrumen ilegal.
Pembahasan semakin mendalam dengan mengulas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Regulasi tersebut mempertegas landasan kewenangan OJK dalam mengawasi aktivitas aset keuangan digital, termasuk menangani berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas pasar.
Praktik penipuan atau fraud, manipulasi pasar, hingga perdagangan orang dalam (insider trading) menjadi perhatian penting dalam penguatan penegakan hukum di sektor kripto.
Dengan instrumen hukum yang semakin kuat, tindakan yang merugikan investor dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pasar aset digital diharapkan dapat ditangani secara lebih efektif sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penguatan regulasi ini sekaligus menjadi upaya menciptakan pasar kripto yang sehat, adil, transparan, dan memiliki daya saing di tingkat global. Kepastian hukum dinilai menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan inovasi keuangan digital tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat.
Melalui Perisai Badilum Episode 19, Mahkamah Agung juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan wawasan aparatur peradilan dalam mengikuti perkembangan kejahatan ekonomi berbasis teknologi.
Pemahaman terhadap karakteristik transaksi kripto, regulasi sektor keuangan, serta pola kejahatan digital menjadi bekal penting bagi hakim dan aparatur peradilan dalam menangani perkara yang semakin kompleks.
Dengan demikian, transformasi sektor keuangan digital harus berjalan beriringan dengan penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Bukan hanya untuk memberikan perlindungan kepada investor, tetapi juga memastikan bahwa perkembangan teknologi keuangan tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan.
(Rh - MP)
