Jakarta, MP----- Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan Program Kerja Kementerian Tahun Anggaran 2025 dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2024 Kementerian PUPR kepada Komisi V DPR RI, Rabu (7/5/2025). Dalam penyampaian tersebut, Kementerian PU telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2023.
Menteri Dody mengatakan hasil pemeriksaan BPK dengan opini WTP menunjukkan Laporan Keuangan Kementerian PUPR telah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Tanggung jawab kita tidak hanya berhenti di situ. Setiap pengeluaran harus memberikan nilai tambah yang maksimal dan dilakukan dengan efisiensi tinggi, sesuai amanat Presiden Prabowo agar ICOR dapat turun di bawah 6," kata Menteri Dody.
Dalam menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR sampai dengan Semester I Tahun 2024, Menteri Dody mengatakan Kementerian PU telah melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI. Pertama, penilaian kinerja Satuan Kerja berbasis progres penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK RI, Kedua, penyederhanaan dan pembagian tugas yang jelas antara Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Unit Kepatuhan Intern, dan Para Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang.
Dalam upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI, Kementerian PU juga melakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian paket pekerjaan oleh para Kepala Balai, Unit Kepatuhan Intern, dan Inspektorat Jenderal. Kemudian pemantauan dan pembahasan secara berkala dengan seluruh pihak terkait, baik internal Pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, maupun dengan BPK-RI.
"Dan yang tidak kalah penting juga dilakukan peningkatan kualitas pemanfaatan, penatausahaan, dan pengamanan Barang Milik Negara," kata Menteri Dody.
Atas capaian Kementerian PU tersebut, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi komitmen Kementerian PU dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Komisi V DPR mengapresiasi atas opini WTP Kementerian PUPR serta upaya tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2024 Kementerian PUPR," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.
Selanjutnya Komisi V DPR akan kembali mengundang Rapat Kerja bersama masing-masing Unit Oganisasi di Kementerian PU untuk membahas program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 terutama terkait penambahan anggaran / hasil buka blokir.
Hadir dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti beserta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PU. (*/B.kompu)
