 |
| Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa |
Padang, MP----- Sejak bencana hidrometeorologi melanda Sumatera Barat pada 25 November 2025, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum RI, langsung bergerak cepat melakukan penanganan darurat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak.
 |
| Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, memberikan keterangan pers kepada wartawan terkait langkah cepat penanganan darurat dan suplai air bersih pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, Jumat (26/12). |
Bahkan, pengecekan awal telah dilakukan pada malam Jumat di hari kejadian. Langkah cepat ini dilakukan karena BPBPK Sumbar memiliki Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tanggap Darurat yang secara khusus menangani kondisi kedaruratan, baik akibat bencana maupun kegiatan nasional yang membutuhkan dukungan sarana darurat.
 |
| Maria Doeni Isa, Kepala BPBPK Sumbar, meninjau langsung mobil instalasi penjernih air yang disiapkan untuk mendukung suplai air bersih ke wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. |
“Kami memang memiliki PPK tanggap darurat yang siap bekerja kapan saja. Seluruh peralatan darurat tersimpan di Depo Tanggap Darurat Lubuk Buaya,” kata Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya, Jumat (26/12).
 |
| Warga terdampak bencana hidrometeorologi mengantre saat petugas BPBPK Sumbar menyalurkan air bersih di lokasi pengungsian. |
Doeni menjelaskan, BPBPK Sumbar telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang tanggap darurat. Di antaranya 9 unit mobil tangki air, 5 unit dump truck, 84 unit hidran umum (HU), 5 tenda komando, serta flexible bag (felbag) yang disiapkan untuk kebutuhan pengungsi darurat.
 |
| Petugas BPBPK Sumbar melayani warga di lokasi terdampak bencana hidrometeorologi saat pengisian air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. |
Sejak terbitnya Surat Keputusan Status Tanggap Darurat pada 27 November untuk Kota Padang, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kota Solok, BPBPK Sumbar langsung merespons permintaan resmi dari para bupati dan wali kota untuk membantu suplai air bersih di wilayah terdampak.
Di Kota Padang, gangguan berat terjadi pada sistem penyediaan air minum. Dari 12 SPAM yang ada, hanya SPAM Lubuk Paraku dan SPAM Ulu Gadut yang masih berfungsi normal. Sementara SPAM Gunung Pangilun, Palukahan, dan Kuranji mengalami kerusakan serius, mulai dari intake hingga pipa transmisi yang hanyut akibat banjir.
“Untuk Kota Padang, hampir tujuh unit mobil tangki air kami operasionalkan. Kami bekerja sama dengan PDAM, mengambil sumber air dari Kalawi dan Pisang. Keterbatasan anggaran, terutama BBM di akhir tahun, menjadi tantangan, namun kami tetap berjalan berkat dukungan PDAM,” ungkap Doeni.
Penyaluran air bersih tersebut berlangsung intensif sejak 27 November hingga 4 Desember 2025.
Di Kabupaten Agam, khususnya Palembayan yang juga dikunjungi Presiden Prabowo Subianto, petugas BPBPK Sumbar telah masuk sejak 1 Desember meski medan tergolong berat. Di lokasi tersebut dipasang 5 unit toilet darurat, 2 mobil tangki air, dan 10 hidran umum, menyusul terputusnya sistem Pamsimas yang selama ini menjadi sumber air warga.
Sementara itu, untuk Kabupaten Solok, BPBPK Sumbar mengirimkan mobil tangki air, dengan operasional lapangan ditangani PDAM setempat. Di Kota Solok dan Padang Pariaman, BPBPK juga membantu suplai air melalui hidran umum dan mobil tangki.
Secara keseluruhan, volume air bersih yang telah disalurkan BPBPK Sumbar selama masa tanggap darurat mencapai hampir 80 ribu meter kubik.
Hingga kini, BPBPK Sumbar masih terus menyuplai air bersih ke sejumlah fasilitas vital di Kota Padang, di antaranya RSUP M. Djamil, RS Siti Rahmah, RS Tentara Reksodiwiryo, Padang Eye Center, serta Rumah Ropana Suri, guna memastikan layanan kesehatan tetap berjalan pascabencana.
Dengan berakhirnya masa tanggap darurat, BPBPK Sumbar menegaskan komitmennya untuk tetap siaga mendampingi pemerintah daerah dalam proses pemulihan layanan dasar, khususnya penyediaan air bersih. Upaya ini tidak hanya menjadi solusi sementara di tengah krisis, tetapi juga bagian dari langkah memastikan roda kehidupan masyarakat kembali berjalan normal.
“Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar. Selama masih dibutuhkan masyarakat dan fasilitas vital, kami akan terus hadir,” tegas Doeni.
Kehadiran BPBPK Sumbar di lapangan menjadi bukti bahwa penanganan bencana tidak hanya berhenti pada evakuasi dan bantuan logistik, tetapi juga pada keberlanjutan layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan hidup warga. Di tengah keterbatasan anggaran dan medan yang berat, kerja kolaboratif antarinstansi menjadi kunci agar masyarakat terdampak tidak dibiarkan berjuang sendiri pascabencana.
(Red/mp)
