Padang, MP----- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, H. Andre Rosiade, bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, Kasatker PJN Wilayah I Sumbar Andi Mulya Rusli, serta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Sumatera Barat, turun langsung ke lokasi meninjau perbaikan jalan putus Malalak di Jalur Lintas Bukittinggi–Padang.
Andre Rosiade menegaskan, perbaikan ruas jalan Malalak merupakan realisasi janjinya kepada masyarakat saat kunjungan sebelumnya. Ia menyebutkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran dalam dua tahap untuk memastikan jalur vital tersebut dapat kembali berfungsi secara optimal.
“Ini merupakan janji saya kepada masyarakat. Jalan ini akan diperbaiki oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Anggaran perbaikan dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahun 2026 sebesar Rp370 miliar dan tahun 2027 sebesar Rp300 miliar, dengan total Rp670 miliar,” ujar Andre.
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan perbaikan berjalan lancar, tepat waktu, dan tanpa hambatan. Menurut Andre, Jalur Lintas Bukittinggi–Padang memiliki peran strategis sebagai akses utama masyarakat dan penggerak roda perekonomian Sumatera Barat.
Sementara itu, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah teknis sesuai arahan Kementerian PU untuk menjamin kualitas dan ketahanan konstruksi jalan yang akan dibangun.
“BPJN Sumbar siap melaksanakan perbaikan jalan Malalak sesuai standar teknis yang berlaku. Penanganan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya membuka kembali akses jalan, tetapi juga memperkuat struktur agar lebih aman dan tahan terhadap potensi bencana di masa mendatang,” jelas Elsa.
Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terus dilakukan agar proses pekerjaan dapat berjalan efektif serta meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Selain perbaikan jalan Malalak, Andre Rosiade juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana untuk Sumatera Barat.
“Dana rehab rekon yang disiapkan melalui Kementerian PU untuk Sumatera Barat mencapai Rp13,52 triliun, sementara total keseluruhan anggaran penanganan di Sumatera Barat sebesar Rp18,3 triliun,” ungkapnya.
Langkah ini merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat dalam membangun kembali Sumatera Barat secara berkelanjutan, dengan mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
(tim-AR/red)

