 |
| Walikota Padang Fadly Amran berdialog dengan Kadis PUPR Padang Tri Hadiyanto, di lokasi irigasi Koto Tuo, membahas percepatan pemulihan aliran air ke sawah warga. |
Padang, MP----- Dampak banjir bandang yang melanda Kota Padang pada akhir November 2025 masih dirasakan para petani. Dua jaringan irigasi dilaporkan rusak berat, menyebabkan sekitar 3.100 hektare sawah warga di sejumlah kawasan mengalami kekeringan.
Merespons kondisi tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, turun langsung meninjau Bendungan Koto Tuo di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Selasa (27/1/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan percepatan pemulihan aliran irigasi yang menjadi sumber utama pengairan lahan pertanian masyarakat.
Menurut Fadly, kerusakan irigasi dengan jalur yang cukup panjang menjadi tantangan tersendiri dalam proses perbaikan. Namun demikian, Pemerintah Kota Padang berkomitmen mempercepat penanganan dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
“Total sawah terdampak sekitar 3.100 hektare. Jalur irigasinya memang panjang, tapi kita tidak tinggal diam. Ini sedang kita kebut bersama Kementerian dan Pemprov Sumbar,” ujar Fadly di lokasi.
Ia menambahkan, Pemko Padang telah menyerahkan data lengkap kepada Pemerintah Pusat, mulai dari by name by address hingga titik koordinat lahan pertanian yang terdampak, termasuk sawah, tambak, dan ladang warga.
“Semua data sudah kita submit. Saat ini Balai Sungai tengah bekerja mengembalikan aliran sungai. Pekerjaannya cukup masif dan masih dalam kerangka tanggap darurat,” jelasnya.
Ke depan, pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Fadly Amran berharap penanganan tidak hanya bersifat sementara. Ia mendorong pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti sabo dam, cek dam, serta proyek strategis lainnya untuk mengurangi risiko banjir bandang di masa mendatang.
Saat ini, status penanganan masih berada pada masa transisi tanggap darurat. Untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemko Padang telah mengusulkan anggaran sebesar Rp3,6 triliun.
“Anggaran ini mencakup seluruh sektor, mulai dari infrastruktur, sosial, hingga ekonomi. Harapannya ada percepatan, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam pemulihan pascabencana,” pungkasnya.
(Hm.pd/red)
