Aceh, MP----- Pemerintah pusat memastikan pemulihan layanan air bersih pasca bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang berjalan sesuai rencana. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana meninjau langsung Instalasi Pengolahan Air (IPA) Karang Baru, Kamis (22/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, AHY menegaskan bahwa ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan paling mendasar masyarakat pascabencana dan menjadi prioritas utama pemerintah dalam fase pemulihan.
“Air bersih adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Pemerintah hadir untuk memastikan layanan dasar ini segera pulih, tidak hanya sementara, tetapi juga lebih tangguh menghadapi risiko bencana ke depan,” ujar AHY di sela peninjauan.
IPA Karang Baru yang memiliki kapasitas terpasang 200 liter per detik diketahui terdampak cukup serius akibat banjir. Namun, sejak 15 Desember 2025, instalasi tersebut telah dioperasikan secara darurat dengan kapasitas 100 liter per detik guna menjaga pasokan air bersih bagi warga.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemulihan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kualitas air, dan keberlanjutan sistem.
“Kami tidak hanya fokus pada pemulihan cepat, tetapi juga pada penguatan sistem. Ke depan akan dibangun IPA baja baru berkapasitas 100 liter per detik agar pelayanan semakin luas dan lebih tahan terhadap bencana,” kata Dody.
Saat ini, IPA Karang Baru melayani sekitar 20.000 sambungan rumah (SR). Dengan tambahan IPA baru yang direncanakan, pemerintah berharap kapasitas layanan air bersih dapat meningkat sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur air minum di wilayah rawan banjir.
Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana menambahkan, pemulihan infrastruktur air bersih juga berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat serta mendukung percepatan pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana.
Kembalinya aliran air bersih di Aceh Tamiang menjadi simbol kebangkitan layanan dasar sekaligus komitmen negara untuk hadir dan melindungi warganya di tengah situasi darurat.
(bakom.ri/red)
