![]() |
| Suasana rapat koordinasi Polri bersama Kementan, Bulog, BPK, Himbara, dan pemangku kepentingan terkait dalam penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak di Mabes Polri. |
Jakarta, MP----- Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri ini diikuti seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring. Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Dalam keterangannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rakor tersebut merupakan bagian dari evaluasi kinerja sekaligus konsolidasi strategi ke depan. Ia menegaskan capaian penting pada tahun 2025, di mana Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng, Jumat (6/2/2026).
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani jagung dan lembaga pembiayaan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses permodalan petani melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), guna mengatasi kendala modal produksi.
Implementasi program ini telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem jagung pakan ternak.
Tak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berupaya melindungi petani dari fluktuasi harga. Polri memastikan hasil panen tidak terjebak penjualan ke tengkulak dengan harga rendah, dengan menjalin kerja sama bersama Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih layak.
Langkah terpadu ini diharapkan mampu menjaga kesejahteraan petani sekaligus memastikan keberlanjutan ketahanan pangan nasional berbasis komoditas jagung.
(*)
