 |
| Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengajak pers dan seluruh elemen bangsa membela negara dari ancaman ekonomi yang bersumber dari dalam negeri. |
Bogor, MP----- Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa kekayaan alam Indonesia saat ini hanya dinikmati oleh segelintir elite pengusaha. Berdasarkan data yang diterimanya, sebanyak 10 orang pengusaha besar disebut menguasai ekonomi nasional, bahkan melalui praktik yang secara formal tampak legal namun sejatinya merugikan negara.
“Ada 10 orang yang menguasai ekonomi kita, itulah data yang saya terima. Ada pengusaha-pengusaha tampil legal, tapi tindakannya ilegal,” ujar Sjafrie saat Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).
Sjafrie menyebut, praktik-praktik tersebut telah menyebabkan kebocoran keuangan negara hingga Rp5.770 triliun. Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara.
“Kedaulatan kita terancam oleh kedaulatan ekonomi. Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan,” tegasnya.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Sjafrie menegaskan komitmennya untuk menindak tegas perusahaan tambang ilegal yang selama ini mengeruk kekayaan alam Indonesia secara melawan hukum.
“Mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar Satuan Tugas Penertiban Hutan. Kita menghentikan penyelundupan di Maluku dan wilayah lainnya,” katanya.
Ia menambahkan, maraknya penyelundupan komoditas strategis seperti timah, sawit, dan hasil tambang sejak era reformasi menjadi contoh nyata lemahnya pengawasan dan kuatnya permainan kotor segelintir pengusaha.
“Kalau ada niat dan ada kesempatan, terjadilah kerusakan. Ini yang sedang kita bereskan,” ujarnya.
Sjafrie pun mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk pers, untuk turut membela negara dari ancaman ekonomi yang justru datang dari dalam negeri sendiri.
“Kita harus menjaga kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan wilayah secara utuh,” pungkasnya.
(Jkt.ns)
