 |
| Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TP3S) di Aula Bappeda Litbang Pagaruyung, Kamis (5/3/2026). |
Tanah Datar, MP----- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menaruh perhatian serius terhadap peningkatan angka stunting yang dinilai menjadi ancaman bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Berbagai langkah percepatan penanganan pun terus didorong agar penurunan stunting dapat segera terwujud.
 |
| Suasana rapat koordinasi TP3S Tanah Datar yang membahas strategi penurunan angka stunting di daerah tersebut. |
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TP3S) Kabupaten Tanah Datar saat memimpin Rapat Koordinasi TP3S di Aula Bappeda Litbang Pagaruyung, Kamis (5/3/2026).
Dalam rakor tersebut, Wabup didampingi Wakil Ketua TP3S sekaligus Ketua TP PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra, Staf Ahli PKK Ny. Nanda Ahmad Fadly, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, Kepala Bappeda Litbang Adriayanti Rustam, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Ahmad Fadly mengungkapkan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting di Tanah Datar pada 2025 mengalami peningkatan cukup signifikan.
“Berdasarkan hasil SSGI, prevalensi stunting Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 meningkat dari 18,5 persen menjadi 26,9 persen. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi kita untuk bekerja lebih keras menurunkannya kembali,” ujar Wabup.
Menurutnya, peningkatan angka tersebut harus menjadi alarm serius bagi seluruh pihak agar mengevaluasi kembali berbagai program penanganan stunting yang telah berjalan.
Ia menegaskan, persoalan stunting tidak hanya soal angka statistik, tetapi menyangkut masa depan generasi Tanah Datar.
“Ini menjadi cambuk bagi kita semua. Stunting bukan sekadar data, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas generasi masa depan Tanah Datar,” tegasnya.
Karena itu, Ahmad Fadly meminta seluruh camat memaparkan langkah konkret yang telah dan akan dilakukan dalam percepatan penurunan stunting di wilayah masing - masing, termasuk strategi yang akan dijalankan ke depan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor mulai dari tingkat jorong, nagari, kecamatan hingga kabupaten agar penanganan stunting dapat dilakukan secara terpadu dan cepat.
“Monitoring, evaluasi dan audit kasus stunting harus terus dilakukan. Kita juga harus melibatkan masyarakat melalui sosialisasi agar penurunan stunting benar-benar menjadi gerakan bersama,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua TP3S yang juga Ketua TP PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra menambahkan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaborasi berbagai sektor.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Diperlukan keterlibatan semua OPD dan sektor terkait agar target penurunan stunting dapat tercapai,” ujarnya.
Ia juga mendorong dilakukan analisis lebih mendalam terhadap perbedaan data prevalensi stunting, khususnya yang bersumber dari SSGI, agar pemerintah memiliki dasar kebijakan yang lebih akurat.
Selain itu, Lise mengingatkan agar berbagai inovasi program penanganan stunting yang telah diluncurkan tidak berhenti sebatas slogan tahunan.
“Inovasi yang sudah ada harus benar - benar dijalankan secara berkelanjutan di seluruh nagari di Kabupaten Tanah Datar,” pungkasnya.
(Red/Bts)
