Padang, MP----- Keberadaan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Provinsi Sumatera Barat kini menuai sorotan tajam. Di tengah perhatian publik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), organisasi yang baru muncul ini justru memunculkan tanda tanya terkait struktur, legitimasi, hingga potensi keterlibatan pengaruh kekuasaan di dalamnya.
Sorotan mengarah pada komposisi kepengurusan yang disebut - sebut diisi oleh sejumlah pejabat dan tokoh berpengaruh di Sumbar. Nama Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, tercatat sebagai pembina. Selain itu, mantan Sekretaris DPRD Sumbar, Rafis, SH, menjabat sekretaris, dan tokoh masyarakat Dr. Drs. M. Sayuti, M.Pd., Dt. Rajo Panghulu sebagai ketua.
Yang menjadi perhatian, sejumlah pihak mempertanyakan apakah para pengurus tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan usaha dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), yang menjadi inti dari program MBG. Ketiadaan rekam jejak di sektor tersebut memicu spekulasi publik mengenai dasar penunjukan maupun pembentukan organisasi ini.
Tak berhenti di situ, beredar informasi bahwa Sekdaprov Sumbar turut menandatangani surat yang mendorong kepala daerah di kabupaten/kota untuk membentuk APPMBGI di wilayah masing - masing. Langkah ini memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan pejabat publik dalam mendorong organisasi yang bersifat non pemerintah.
Isu lain yang tak kalah sensitif adalah dugaan penggunaan fasilitas negara. APPMBGI Sumbar disebut - sebut memperoleh ruang sekretariat di lingkungan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jika benar, hal ini berpotensi menimbulkan polemik terkait pemanfaatan aset negara oleh organisasi swasta.
Upaya konfirmasi kepada Arry Yuswandi pada Rabu (1/4) belum menghasilkan penjelasan mendalam. Ia menyampaikan tengah berada di Mentawai untuk kegiatan dinas dan meminta konfirmasi dilanjutkan di lain waktu. Namun pada komunikasi berikutnya, jawaban yang diberikan masih bersifat terbatas.
“Sedang ada kegiatan, nanti menyesuaikan saja,” ujarnya singkat.
Arry membenarkan posisinya sebagai pembina APPMBGI Sumbar. Namun saat ditanya mengenai dasar kewenangan penandatanganan surat, legalitas penggunaan gedung DPRD, serta latar belakang usaha para pengurus, ia menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada pihak organisasi.
“Untuk sekretariat, silakan ke pengurus. Saya tidak tahu persis prosesnya,” katanya.
Sementara itu, Rafis, SH, belum memberikan respons atas upaya konfirmasi yang dilakukan. Ketua APPMBGI Sumbar, Dr. Drs. M. Sayuti, M.Pd., Dt. Rajo Panghulu, mengaku sedang dalam perjalanan untuk mengajar dan meminta pertanyaan dikirimkan melalui pesan singkat. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban atas sejumlah pertanyaan krusial yang diajukan.
Kondisi ini mempertegas perlunya keterbukaan dari seluruh pihak terkait, mengingat program MBG menyangkut kepentingan publik yang luas, khususnya dalam aspek pemenuhan gizi masyarakat. Transparansi mengenai struktur organisasi, kompetensi pengurus, serta batasan peran pejabat publik menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Hingga saat ini, berbagai dugaan yang berkembang belum memperoleh klarifikasi utuh. Oleh karena itu, seluruh pihak yang disebutkan dalam laporan ini tetap berada dalam koridor asas praduga tak bersalah, sembari menunggu penjelasan resmi yang lebih komprehensif.
(Red/Rj)
