 |
| Menteri PU Dody Hanggodo saat memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Kementerian PU. |
Jakarta, MP----- Isu serius mencuat dari tubuh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) setelah Menteri PU, Dody Hanggodo, secara terbuka mengungkap adanya praktik yang ia sebut sebagai “deep state” di lingkungan kementeriannya. Dugaan ini berkaitan dengan pola penyelewengan anggaran yang disebut telah berlangsung lama dan terstruktur.
Pernyataan tersebut disampaikan Dody usai menelaah draf laporan setebal 50 halaman yang berisi indikasi penyimpangan anggaran. Ia mengaku menemukan sejumlah kejanggalan yang membuatnya terkejut.
“Saya mengkonfirmasi apa yang pernah disampaikan Prabowo Subianto, bahwa deep state itu memang ada, termasuk di Kementerian PU,” ujar Dody kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (29/3/2026).
Lebih jauh, Dody mengungkap bahwa temuan dalam laporan tersebut memperkuat dugaan adanya pejabat tinggi di internal kementerian yang selama ini dianggap “kebal hukum” atau sulit disentuh.
“Ada indikasi itu. Bukti - buktinya jelas. Saya sampai terkejut membaca laporan tersebut,” katanya.
Menurutnya, praktik ini tidak hanya berhenti pada level teknis, tetapi diduga melibatkan aliran dana yang bergerak dari tingkat bawah hingga ke atas. Ia menyoroti peran strategis sejumlah posisi seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Satuan Kerja (Kasatker), hingga Kepala Balai yang disebut menjadi simpul perputaran anggaran.
“Uang itu berputar di level PPK, Kasatker, Kepala Balai, tapi ada aliran ke atas. Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Dody berencana memanggil Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PU untuk mendalami laporan tersebut. Ia juga mengisyaratkan perlunya evaluasi dan rotasi jabatan secara berkala guna memutus mata rantai praktik yang dinilai sudah menjadi kebiasaan.
“Ini sudah seperti pola lama yang tidak boleh diteruskan. Harus ada perbaikan menyeluruh,” ujarnya.
Pengungkapan ini menjadi sinyal kuat adanya upaya bersih - bersih di internal Kementerian PU. Namun di sisi lain, juga membuka pertanyaan besar tentang sejauh mana praktik tersebut telah mengakar, serta siapa saja pihak yang terlibat dalam pusaran dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
(bakom.ri/ac-red)
