Padang, MP----- Aktivis pecinta lingkungan sekaligus pegiat media sosial Indonesia, Nof Hendra, menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui wadah Forum Dinamika Indonesia (FDI). Ia memposisikan forum tersebut sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurut Nof Hendra, berbagai persoalan krusial seperti lingkungan, hukum, hingga kesejahteraan masyarakat tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan menyeluruh yang menggabungkan penegakan hukum, dialog, pembangunan, serta pendidikan.
“Pembangunan harus berkeadilan dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Jika tidak, potensi konflik sosial akan terus berulang,” tegasnya dalam keterangan yang dihimpun, Jumat (17/4).
Sorotan Lingkungan dan Dugaan Penyimpangan
Dalam isu lingkungan, Nof Hendra dikenal vokal menyoroti dugaan kerusakan lingkungan serta indikasi penyimpangan dalam proyek pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah proyek pembangunan fasilitas pengering jagung di Pasaman Barat senilai Rp47,35 miliar yang sempat dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Ia menekankan bahwa setiap proyek pembangunan harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta tidak mengorbankan lingkungan maupun kepentingan masyarakat lokal.
Dorong Penegakan Hukum Berkeadilan
Di bidang hukum, Nof Hendra mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran, namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah.
Ia juga mengapresiasi langkah Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, termasuk melalui Operasi Damai Cartenz di Papua, dengan catatan pendekatan keamanan harus diimbangi dialog, pembangunan kepercayaan publik, serta pendidikan perdamaian.
“Penegakan hukum tidak boleh represif. Harus ada keadilan, transparansi, dan ruang dialog,” ujarnya.
Tekankan Dialog dalam Dinamika Politik
Dalam konteks politik, Nof Hendra menilai dialog menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan antar kelompok dan mencegah konflik, khususnya di wilayah dengan kerentanan sosial tinggi.
Ia juga menyoroti pentingnya peran lembaga sosial dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
Solusi Holistik untuk Kesejahteraan
Terkait isu ekonomi dan kesejahteraan, Nof Hendra menegaskan bahwa persoalan keamanan seperti yang terjadi di Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan militer atau hukum semata. Menurutnya, perlu strategi terpadu yang mencakup pembangunan ekonomi yang merata dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pendidikan dan Literasi Perdamaian
Di sektor pendidikan, ia mendorong penguatan pemahaman sejarah, khususnya terkait Papua, serta pentingnya pendidikan nilai-nilai perdamaian. Selain itu, ia juga menilai perlu adanya pelatihan diplomasi dan investigasi bagi aparat guna memperkuat pendekatan non-kekerasan.
FDI sebagai Mitra dan Pengawas Pemerintah
Sebagai pendiri Forum Dinamika Sumatera Barat (FDSB) dan Forum Dinamika Riau (FDR), Nof Hendra menyebut FDI sebagai pengembangan skala nasional dari gerakan masyarakat sipil berbasis partisipasi publik.
FDI, kata dia, memiliki sejumlah fungsi utama, di antaranya:
Mengawasi kinerja pemerintah dan mendorong transparansi guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
Menjadi mitra strategis DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan
Menjadi wadah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui kajian dan investigasi sebelum dilaporkan ke lembaga berwenang
“FDI hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi publik harus tersampaikan dan ditindaklanjuti secara konkret,” ujarnya.
Ajak Masyarakat Aktif Mengawasi
Nof Hendra juga mengajak masyarakat luas untuk tidak pasif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media, serta institusi pengawas internal pemerintah seperti inspektorat daerah.
Menurutnya, partisipasi publik merupakan kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
“Kontrol sosial bukan untuk melemahkan pemerintah, tapi justru memperkuat agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
(Red)
