 |
| Penulis : Obral Chaniago |
Padang, MP----- Efek domino perang Teluk Persia yang melibatkan Iran melawan kolaborasi agresor AS-Israel, ternyata menghujam tajam hingga ke tingkat tapak birokrasi di Sumatera Barat (Sumbar). Hari ini, Jumat, 10 April 2026, menjadi saksi bisu dimulainya kebijakan Work From Home (WFH) serentak bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Sumbar, yang diberlakukan setiap hari Jumat.
Kebijakan ini bukan sekadar transformasi biasa, melainkan langkah "desperado" (antisipasi) pemerintah daerah dalam merespon lanjakan harga minyak mentah dunia yang menembus USD 100 per barel, memicu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) akibat terhambatnya distribusi di Selat Hormuz. Kondisi geopolitik yang rapuh-di mana gencatan senjata 2 pekan pada awal Maret 2026 lalu ternyata belum mampu memulihkan jalur suplai energi-memaksa Sumbar mengambil langkah efesiensi ekstrem.
Langkah ini mencakup efesiensi penggunaan energi listrik di perkantoran pemerintah.
Dampaknya, penghematan yang diinisiasi pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berubah menjadi pemandangan miris di lapangan. Krisis energi BBM yang sejatinya baru sebatas lonjakan harga, berimbas drastis pada kebijakan penghematan listrik yang berdampak pada pemadaman lampu di ruang-ruang publik perkantoran.
Pemandangan Kelam di Kantor Dinas Pendidikan
Betapa dahsyatnya pengaruh energi BBM dalam menggerakkan roda pemerintahan terlihat nyata. Berdasarkan pengamatan jurnalis media lokal pada Kamis malam (9 April 2026) sekira pukul 19:30 WIB, suasana di Kantor Dinas Pendidikan Sumbar tampak gelap gulita. Pemadaman listrik disinyalir mencapai 95 persen di area non-pelayanan publik.
Dalam situasi tersebut, beberapa staf dan Kepala Bidang (Kabid) Sapras Dinas Pendidikan Sumbar, Benny Wahyudi, ST, M. Si, terpaksa menuruni tangga dari lantai III dengan panduan cahaya seadanya. Langkah beresiko ini diambil karena lampu penerangan tangga permanen dipadamkan, memaksa mereka meraba dinding penyangga untuk menuruni jenjang manual dengan selamat.
WFH Tanpa Batas Waktu
Hingga laporan ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi mengenai kapan kebijakan WFH ini akan berakhir. Situasi politik global masih "panas-dingin" akibat perang membuat pemerintah daerah harus bersiap menghadapi rapuhnya sistem keuangan negara akibat beban subsidi BBM.
WFH yang dikhususkan bagi OPD Pemprov Sumbar ini diharapkan mampu meredam pembengkakan tagihan listrik yang non-krusial. Namun, WFH pada hari pertama (Jumat) ini sekaligus menjadi pertanda bahwa birokrasi Sumbar sedang dalam "mode bertahan hidup" (survival mode) menghadapi krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
WFH mungkin menghemat BBM dan bagi ASN, namun bagi pelayanan birokrasi yang masih menuntut kehadiran fisik di malam hari, kebijakan ini membawa dampak gelap pada ruang kerja kita. (*)
