 |
| Kepala BPKAD Sumbar, Rosail Akhyari P (Pertama dari kanan). |
Padang, MP----- Akhir April 2026 mencatatkan sejarah kelam. Harapan damai Timur Tengah pupus seketika. Sejak akhir 2025, eskalasi taktis berubah menjadi perang terbuka yang sesungguhnya. Amerika Serikat (AS) dan Israel, dalam kolaborasi militer intensif, berhadapan langsung dengan Iran. Konfrontasi ini bukan sekadar pamer kekuatan, melainkan pertarungan eksistensial yang mengguncang fundamental ekonomi dunia.
Memasuki bulan Maret hingga April 2026, situasi mencapai titik nadir. Iran, sebagai bentuk perlawanan, melakukan tindakan ekstrem dengan menutup Selat Hormuz. Ini bukan sekadar penutupan jalur perairan biasa, melainkan penyumbatan urat nadi energi global. Sebanyak 20 persen pasokan minyak dunia yang melintasi jalur tersebut terhenti, menyebabkan harga minyak Brent melambung sempat menyentuh level tertinggi dalam sejarah.
Tak tinggal diam, AS dan Israel membalas dengan "perang" blokade laut. Kapal-kapal tanker yang dianggap berkolaborasi dengan Iran, baik yang keluar-masuk pelabuhan maupun yang melintas di Selat Hormuz, menjadi sasaran penyanderaan AS.
Dunia di Ambang Resesi, Indonesia Melakukann "Pengereman"
Guncangan ini memaksa pemerintah pusat mengambil langkah drastis: efesiensi energi besar-besaran. Subsidi energi terancam jebol, dan keharusan menghemat BBM menjadi keniscayaan.
Gema Efesiensi hingga ke Sumatera Barat
Dampak konflik global ini terasa nyata hingga ke tingkat daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Pemprov Sumbar langsung merespon situasi darurat energi ini dengan kebijakan penghematan anggaran yang ketat. Seluruh sektor pemerintah di Sumbar diperintahkan melakukan efesiensi, mulai dari pengurangan biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), hingga konsumsi rapat.
Langkah konkret diambil dengan memberlakukan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya pada hari Jumat, sebagai tindak lanjut Surat Edaran (SE) Kemendagri nomor 800.1.5/3349/SJ tentang "Transformasi Budaya Kerja".
Dikonfirmasi pada Rabu, 29 April 2026, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumbar, Rosail Akhyari P, S. STP, M. Si melalui Sekretaris BPKAD Sumbar, Etris Dsem, S. STP, M. Si, membenarkan langkah efesiensi tersebut.
"Benar, ini tindak lanjut dari SE Kemendagri terkait transformasi budaya kerja. Kami di Sumbar menerapkan WFH di hari Jumat. Tujuannya adalah menghemat BBM, listrik, dan air," jelas Etris.
Lebih lanjut, Etris menegaskan bahwa rapat-rapat, bimbingan teknis (Bimtek), dan seminar kini diprioritaskan secara daring (onlin). Langkah ini bertujuan memangkas biaya operasional secara drastis, termasuk belanja makan dan minum rapat.
"Kami juga membatasi perjalanan dinas dalam negeri 70 persen. Ini semua dilakukan sebagai bentuk efesiensi penganggaran Pemprov Sumbar di tengah situasi krisis akibat gejolak perang di Timur Tengah," pungkas Etris Dsem.
Menutup Hari dengan Harapan
Konflik AS-Israel vs Iran telah mengubah pola hidup, bahkan pola kerja birokrasi. WFH setiap hari Jumat bukan lagi hybrid working, melainkan strategi bertahan (survival mode) ekonomi. Di tengah rapat daring yang menggantikan pertemuan tatap muka di Padang, terselip harapan agar perang segera berakhir, dan alur distribusi energi dunia dipikul daerah bisa terangkat.
(Obral Chaniago).
