 |
| Rapat percepatan tol di Kejati Sumbar, soroti hambatan lahan dan koordinasi. |
Padang, MP----- Percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Padang, khususnya ruas Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin, kembali ditegaskan dalam rapat strategis di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026). Namun di balik dorongan status Proyek Strategis Nasional (PSN), persoalan klasik seperti pembebasan lahan, sinkronisasi lintas sektor, hingga potensi pembengkakan biaya masih menjadi tantangan serius.
Rapat yang dipimpin Kepala Kejati Sumbar, Muhibuddin, mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan kunci, mulai dari Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, hingga pihak Kementerian PUPR dan PT Hutama Karya. Forum ini tak sekadar seremoni koordinasi, tetapi juga menjadi ajang “uji komitmen” percepatan proyek yang telah lama dinanti masyarakat.
Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa proyek tol ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Ia mengakui, meski telah dirancang sejak 2024, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan.
“Ini proyek besar yang dampaknya luas. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di lapangan masih ada tantangan yang harus diselesaikan bersama,” ujarnya.
Sorotan tajam datang dari Kejati Sumbar yang menegaskan bahwa percepatan tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Muhibuddin mengingatkan pentingnya kerja konkret dan menghindari ego sektoral yang kerap menjadi penghambat laten proyek-proyek strategis.
“Kolaborasi harus nyata, bukan sekadar di atas kertas. Jika tidak, percepatan hanya akan jadi jargon,” tegasnya.
Ia juga menyoroti aspek krusial pembebasan lahan yang berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola secara transparan dan berkeadilan. Pemerintah daerah diminta proaktif membangun komunikasi dengan masyarakat, terutama di wilayah adat dan nagari.
“Jangan sampai percepatan pembangunan justru menimbulkan persoalan sosial baru,” katanya mengingatkan.
Dari sisi teknis, Kementerian PUPR melalui Direktur Jalan Bebas Hambatan Dedy Gunawan mengungkapkan bahwa proyek Tol Padang - Pekanbaru merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera yang telah dirancang sejak 2005. Namun hingga kini, progresnya masih bertahap dan belum merata di seluruh ruas.
Sementara itu, PT Hutama Karya sebagai pelaksana proyek menekankan urgensi percepatan. Direktur Utama Koentjoro menyebutkan bahwa setiap penundaan akan berdampak langsung pada peningkatan biaya konstruksi dan berkurangnya manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Karena itu, seluruh pihak diminta menetapkan penanggung jawab yang jelas serta menyusun timeline yang terukur agar proyek tidak kembali tersendat seperti sebelumnya.
Di tengah optimisme yang dibangun, publik kini menunggu pembuktian, apakah percepatan ini benar - benar akan terwujud di lapangan, atau kembali terjebak dalam pola lama, rapat intensif, namun progres minim.
(Red/sb)
