 |
| Genangan air tampak membasahi aspal badan jalan nasional akibat drainase tersumbat dan tidak berfungsi maksimal. |
Pesisir Selatan, MP----- Kondisi saluran drainase atau mortar di sepanjang ruas jalan nasional wilayah kerja PPK 2.4 Satker PJN Wilayah 2 Sumatera Barat menuai sorotan keras masyarakat. Drainase yang seharusnya menjadi jalur pembuangan air untuk menjaga badan jalan tetap kering, justru tampak dipenuhi sedimen, rumput liar, sampah, hingga endapan lumpur yang menghambat aliran air.
 |
| Saluran mortar yang tersumbat membuat air meluap ke badan jalan dan berpotensi mempercepat kerusakan aspal. |
Pantauan media pada Kamis (21/5/2026), sejumlah titik di kawasan Kambang, Balai Selasa hingga Indra Pura memperlihatkan air menggenangi sisi badan jalan nasional. Air bahkan tampak terus membasahi aspal dalam waktu lama, kondisi yang dinilai mempercepat kerusakan jalan dan membahayakan pengguna jalan.
 |
| Kubangan air menggenangi ruas jalan nasional di wilayah PPK 2.4 Satker PJN Wilayah 2 Sumbar akibat drainase minim perawatan. |
Masyarakat menilai persoalan tersebut bukan lagi masalah sepele, melainkan indikasi lemahnya pengawasan dan minimnya pemeliharaan rutin oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap kemantapan jalan nasional.
 |
| Kondisi saluran drainase di ruas jalan nasional Pesisir Selatan dipenuhi sedimen dan rumput liar hingga air menggenangi badan jalan, Kamis (21/5/2026). |
“Drainase itu fungsi dasarnya menjaga jalan tetap awet. Kalau salurannya mampet begini, air naik ke badan jalan, aspal cepat rusak. Ini kelalaian yang nyata,” ujar Rudi (46), warga Kambang, kepada wartawan.
 |
| Genangan air membentuk kubangan di badan jalan yang mendapat sorotan masyarakat pengguna jalan. |
Ia mengaku kecewa karena kondisi itu sudah berlangsung cukup lama namun tidak terlihat penanganan serius di lapangan.
“Jangan nanti setelah jalan rusak parah baru sibuk tambal sulam. Uang negara habis terus, tapi akar masalahnya tidak pernah dibereskan,” katanya dengan nada kesal.
 |
| Aspal rusak parah di genangi air di ruas jalan nasional kawasan Tapan - Batas Jambi dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. |
Keluhan serupa datang dari masyarakat Balai Selasa. Seorang pengguna jalan, Yulizar (39), menilai kondisi drainase yang dipenuhi rumput dan sedimen menunjukkan lemahnya kontrol lapangan.
“Kalau memang ada pengawasan rutin, tidak mungkin saluran sampai tertutup seperti itu. Ini jalan nasional, bukan jalan yang tidak terurus,” ujarnya.
Menurutnya, genangan air di sisi jalan juga berpotensi memicu kecelakaan, terutama saat hujan deras dan malam hari.
“Pengendara bisa tergelincir, apalagi kalau air meluber ke badan jalan. Ini bukan hanya soal estetika, tapi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, warga Indra Pura juga melontarkan kritik tajam terhadap pihak terkait. Mereka menilai alasan keterbatasan pembongkaran akses jembatan menuju rumah atau kios tidak bisa dijadikan pembenaran atas buruknya kondisi drainase.
“Kalau memang ada bangunan yang menghambat aliran air, kenapa dibiarkan sejak awal? Jangan masyarakat terus yang dijadikan alasan,” kata Hendri (51), tokoh masyarakat setempat.
Ia menegaskan masyarakat hanya ingin jalan nasional dirawat dengan benar karena jalan tersebut menjadi urat nadi ekonomi masyarakat pesisir.
“Kami bayar pajak, negara punya anggaran pemeliharaan jalan. Jadi jangan lempar tanggung jawab ke sana-sini,” katanya.
Sebelumnya, saat dikonfirmasi media, Gina Lamria Indriati Tampubolon, ST., selaku PPK 2.4 Satker PJN Wilayah 2 Sumatera Barat menyebut sejumlah saluran tertutup akses jembatan menuju toko, kios maupun rumah warga sehingga pihaknya memiliki keterbatasan untuk melakukan pembongkaran.
Ia juga menyinggung persoalan sampah di sepanjang jalan yang menurutnya membutuhkan kerja sama dengan pemerintah kabupaten.
“Masalah sampah di sepanjang jalan itu sebenarnya harus kerja sama dengan Pemkab untuk membantu itu. Kalau sampah kita bersihkan terus sekarang tapi pembuang sampahnya ke saluran-saluran lagi, harusnya ada kerja sama,” ujarnya.
Namun pernyataan tersebut justru memicu reaksi keras masyarakat. Warga menilai penjelasan itu tidak menjawab substansi persoalan utama, yakni lemahnya pemeliharaan drainase yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan nasional.
Sejumlah warga berharap Kementerian Pekerjaan Umum turun langsung mengevaluasi kinerja pengelolaan ruas jalan nasional di wilayah Pesisir Selatan sebelum kerusakan semakin meluas dan membahayakan pengguna jalan.
(Rajo.A/MT/red)
