 |
| Pengguna jalan mempertaruhkan keselamatan saat melaju di antara lobang-lobang jalan nasional yang tersebar di wilayah Kambang hingga Balai Selasa. |
Pesisir Selatan, MP----- Kondisi ruas jalan nasional di wilayah kerja PPK 2.4 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Sumatera Barat menuai sorotan tajam masyarakat. Kerusakan aspal dan lobang menganga di sejumlah titik strategis seperti Kambang, Balai Selasa hingga Indrapura dinilai telah membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mencerminkan lemahnya pengawasan pekerjaan preservasi jalan oleh pihak terkait.
 |
| Lobang besar di ruas jalan nasional kawasan Indrapura memaksa pengendara ekstra hati-hati saat melintas, terutama pada malam hari dan saat hujan. |
Pantauan wartawan, Kamis (21/5/2026), sejumlah ruas jalan tampak dipenuhi lobang besar yang tersebar di badan jalan. Ironisnya, pada beberapa titik rawan tersebut tidak ditemukan rambu-rambu peringatan, lampu pengaman, maupun tanda bahaya lainnya yang seharusnya menjadi standar keselamatan proyek jalan nasional.
 |
| Seorang pengendara melintas perlahan di tengah kerusakan badan jalan nasional wilayah PPK 2.4 yang hingga kini belum tertangani maksimal. |
Kondisi paling mengkhawatirkan terlihat di kawasan depan SDN 07 Labuhan, Balai Selasa. Lobang cukup dalam berada tepat di jalur utama kendaraan roda dua dan truk angkutan barang. Saat hujan turun, lobang tersebut tertutup genangan air sehingga sulit terlihat pengendara.
“Ini bukan sekadar jalan rusak, tapi jebakan maut. Kalau malam hari atau hujan deras, pengendara bisa langsung terperosok. Yang kami herankan, kenapa tidak ada rambu bahaya dipasang? Apa harus tunggu korban jiwa dulu?” ujar seorang warga Balai Selasa kepada wartawan dengan nada geram.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah sopir lintas Sumatera yang setiap hari melintasi ruas Kambang - Tapan - Batas Jambi dan Tapan - Batas Bengkulu. Mereka menilai kondisi jalan saat ini jauh dari layak disebut jalan nasional.
“Mobil kami bisa rusak karena sering menghantam lobang. Ban bisa pecah, kaki-kaki kendaraan bisa hancur. Kami bayar pajak, tapi jalan seperti ini dibiarkan. Sangat memalukan,” kata seorang sopir truk ekspedisi asal Bengkulu.
Masyarakat juga menyoroti kinerja PT Anatama Konstruksi Utama selaku pelaksana pekerjaan preservasi jalan nasional di wilayah tersebut. Warga mempertanyakan kualitas pemeliharaan jalan dan lambannya penanganan kerusakan yang dinilai semakin meluas dalam beberapa bulan terakhir.
“Kalau memang ada pekerjaan preservasi, mana hasilnya? Faktanya jalan makin rusak. Kami menduga pengawasan sangat lemah dan pekerjaan tidak maksimal,” ungkap pengguna jalan lainnya di kawasan Kambang.
Sorotan tajam turut mengarah kepada Gina Lamria Indriati Tampubolon, ST., selaku PPK 2.4 Satker PJN Wilayah II Sumbar yang dinilai abai terhadap kondisi lapangan dan lamban merespons ancaman keselamatan masyarakat.
Saat dikonfirmasi wartawan, Gina Lamria mengakui keterbatasan anggaran menjadi alasan belum maksimalnya penanganan seluruh ruas jalan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
“Anggaran kita tidak mencukupi karena volume yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang diutamakan nanti tentu untuk kondisi lobang cukup parah itu yang kita tangani. Ditambah lagi kenaikan harga aspal jadi bahan pertimbangan kami,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).
Ia menjelaskan, pekerjaan preservasi meliputi ruas Kambang - Indar Pura, Tapan - Batas Jambi serta Tapan - Batas Bengkulu dengan total panjang sekitar 140 kilometer.
“Penanganan jalan sampai ke Kambang dan Balai Selasa, cuma nanti ada prioritas-prioritas yang rusak parah itu yang diutamakan karena volume tidak mencukupi untuk semua ruas,” katanya lagi.
Terkait kerusakan di depan SDN 07 Labuhan Balai Selasa, Gina menyebut akan menyampaikan hal tersebut kepada pihak pelaksana di lapangan.
“Saya catat nanti disampaikan ke PD ya pak,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN Wilayah II Sumbar, Masudi, ST., memberikan tanggapan singkat terkait kondisi memprihatinkan tersebut.
“Saat ini sedang proses perbaikan,” ucapnya.
Ketika kembali ditanya mengenai banyaknya keluhan masyarakat dan potensi kecelakaan akibat minimnya rambu pengaman, Masudi hanya menjawab singkat, “Segera diperbaiki.”
Jawaban normatif dari pihak terkait justru memicu kekecewaan masyarakat. Warga menilai pemerintah dan pelaksana proyek seolah menunggu jatuhnya korban sebelum bergerak cepat melakukan perbaikan serius.
Pengamat transportasi lokal menilai persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sekadar kerusakan biasa. Jalan nasional merupakan jalur vital distribusi ekonomi dan mobilitas masyarakat lintas provinsi. Ketika kerusakan dibiarkan tanpa pengamanan memadai, maka potensi kecelakaan menjadi ancaman nyata.
“Ini menyangkut tanggung jawab negara terhadap keselamatan publik. Jika ada titik rusak tanpa rambu dan mengakibatkan kecelakaan, itu bisa dikategorikan sebagai kelalaian serius,” tegas salah seorang tokoh masyarakat Pesisir Selatan.
Masyarakat mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan preservasi di wilayah PPK 2.4, termasuk mengevaluasi kinerja kontraktor pelaksana dan pengawasan teknis di lapangan.
“Jangan hanya bicara proses dan anggaran. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting. Jalan nasional bukan tempat mempertaruhkan nyawa,” tutup seorang warga dengan nada kecewa.
(Rajo./Mt)
