 |
| Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyampaikan pandangan pemerintah daerah terhadap dua Ranperda strategis dalam rapat paripurna DPRD Sumbar di Padang. |
Padang, MP----- Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya penyusunan regulasi daerah yang realistis, implementatif, dan selaras dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Barat, Senin (11/5/2026). Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar memberikan sejumlah masukan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan DPRD Sumbar, yakni perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbar itu menjadi momentum penting dalam memperkuat arah pembangunan daerah, terutama di sektor pendidikan dan pertanian yang selama ini menjadi fondasi utama pembangunan sosial-ekonomi masyarakat Sumatera Barat.
Mahyeldi menekankan bahwa setiap produk hukum daerah harus disusun dengan mempertimbangkan aspek kewenangan pemerintah daerah, keberlanjutan anggaran, serta kesiapan implementasi di lapangan. Menurutnya, regulasi yang baik bukan hanya kuat secara normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Peraturan daerah yang dihasilkan nantinya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya,” ujar Mahyeldi di hadapan anggota dewan.
Pendidikan Harus Adaptif dan Berkeadilan
Dalam pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Mahyeldi memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPRD Sumbar yang dinilai responsif terhadap dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat. Ia menilai substansi Ranperda telah memuat berbagai isu strategis, mulai dari pembangunan asrama sekolah, penguatan pendidikan karakter berbasis budaya lokal, pendidikan inklusif, hingga penguatan pendidikan vokasi dan sistem pendidikan adaptif kebencanaan.
Menurut Mahyeldi, tantangan geografis Sumatera Barat, terutama di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Mentawai, membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel dan berpihak pada akses belajar siswa.
Ia mencontohkan kondisi anak-anak di Mentawai yang kerap terkendala cuaca buruk saat hendak menuju sekolah karena harus menyeberangi pulau-pulau kecil. Dalam konteks itu, pembangunan asrama sekolah dipandang sebagai solusi strategis untuk memastikan keberlanjutan pendidikan.
“Di Mentawai anak-anak kita tinggal di pulau-pulau. Ketika cuaca buruk mereka sulit hadir ke sekolah. Solusinya adalah asrama, dan itu yang kita usulkan,” kata Mahyeldi.
Namun demikian, Gubernur meminta beberapa substansi dalam Ranperda diperjelas lebih lanjut, terutama terkait indikator sekolah yang membutuhkan dukungan asrama, pola kemitraan antara SMK dengan dunia usaha dan industri, serta mekanisme penerimaan murid baru agar tetap sinkron dengan kebijakan nasional.
Penguatan pendidikan berbasis karakter dan budaya lokal juga menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah menilai nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau perlu terus diintegrasikan dalam sistem pendidikan untuk membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.
Perlindungan Petani Jadi Prioritas Daerah
Sementara dalam pembahasan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Mahyeldi menegaskan bahwa sektor pertanian hingga kini masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Sumbar, khususnya di wilayah pedesaan. Karena itu, kebijakan yang berpihak pada petani dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian.
Menurutnya, petani masih bergulat dengan berbagai persoalan klasik, seperti keterbatasan lahan produktif, akses permodalan yang minim, persoalan irigasi, hingga fluktuasi harga hasil pertanian yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka.
“Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat sektor pertanian di daerah,” ungkap Mahyeldi.
Ia juga menyoroti pentingnya pengaturan yang lebih rinci terkait subsidi pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta mekanisme asuransi pertanian agar petani memiliki perlindungan yang lebih kuat terhadap risiko gagal panen maupun perubahan iklim.
Pembahasan dua Ranperda strategis tersebut mencerminkan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD dalam membangun kerangka kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan daerah. Di tengah dinamika ekonomi dan perubahan sosial yang terus berkembang, regulasi yang tepat dinilai menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
(Sb/red)
