-->

Notification

×

Iklan

Iklan Display

Mendagri Minta Daerah Perkuat Forkopimda dan FKUB demi Stabilitas Nasional

Kamis, 21 Mei 2026 | Mei 21, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-05-21T00:18:43Z
Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh Pemda mengaktifkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai langkah antisipasi konflik di daerah.


Lombok, MP----- Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan sinergi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika sosial dan geopolitik yang terus berkembang. Penegasan tersebut disampaikan Mendagri saat agenda koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur Forkopimda di Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026).


Dalam forum yang awalnya dirancang sebagai ajang pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah berprestasi di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara itu, Tito menilai momentum tersebut perlu diperluas menjadi ruang konsolidasi nasional guna memperkuat ketahanan daerah menghadapi potensi konflik sosial dan gangguan keamanan.


“Atas kesepakatan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, forum ini sekaligus dijadikan momentum koordinasi Forkopimda untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan di daerah,” ujar Tito Karnavian.


Menurut Tito, stabilitas daerah merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu, seluruh kepala daerah diminta tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memastikan kondisi sosial masyarakat tetap kondusif.


Ia menekankan ada tiga instrumen penting yang harus diperkuat pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah, yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS).


Mendagri menjelaskan, Forkopimda memiliki posisi strategis karena menjadi wadah koordinasi lintas sektor antara kepala daerah, unsur TNI, Polri, kejaksaan, hingga lembaga vertikal lainnya yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.


“Forkopimda merupakan forum strategis yang mempertemukan seluruh unsur pimpinan daerah untuk menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan memastikan daerah tetap kondusif,” tegas Tito.


Selain Forkopimda, Tito juga menyoroti pentingnya penguatan FKUB sebagai garda terdepan menjaga harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama. Menurutnya, daerah-daerah dengan tingkat keberagaman tinggi membutuhkan peran FKUB yang aktif dan adaptif agar potensi gesekan sosial dapat dicegah sejak dini.


Namun demikian, Tito mengakui masih banyak FKUB di daerah yang menghadapi keterbatasan dukungan anggaran sehingga ruang geraknya belum maksimal.


“FKUB memiliki peran sangat penting menjaga kerukunan masyarakat, terutama di daerah yang rentan terhadap isu-isu keagamaan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan nyata agar FKUB dapat bekerja optimal,” katanya.


Dalam kesempatan tersebut, Tito juga memberikan perhatian serius terhadap pembentukan dan optimalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS). Ia menyebut masih terdapat sejumlah daerah yang belum membentuk ataupun mengaktifkan tim tersebut secara maksimal.


Padahal, keberadaan TPKS merupakan amanat regulasi nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta aturan turunannya.


Menurut Tito, TPKS memiliki fungsi vital dalam menyusun langkah-langkah strategis penanganan konflik sosial secara komprehensif, mulai dari tahapan pencegahan, penghentian konflik, hingga pemulihan pascakonflik.


“Tim ini sangat penting karena menjadi instrumen daerah dalam mendeteksi dini potensi konflik serta memastikan langkah penanganan berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujarnya.


Penguatan tiga pilar tersebut, lanjut Tito, menjadi bagian dari strategi nasional untuk menjaga stabilitas dalam negeri di tengah meningkatnya tantangan sosial, politik, hingga penyebaran informasi yang berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat.


Ia berharap seluruh pemerintah daerah mampu membangun koordinasi yang solid antarunsur pimpinan daerah sehingga stabilitas keamanan tetap terjaga dan iklim pembangunan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan.

(Nb/red)

×
Berita Terbaru Update