 |
| Panglima TNI memaparkan strategi peningkatan profesionalisme prajurit serta modernisasi alutsista di hadapan Komisi I DPR RI. |
Jakarta, MP----- Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dan berkembangnya pola konflik modern yang semakin kompleks, jajaran pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghadiri rapat kerja strategis bersama Komisi I DPR RI guna membahas perkembangan situasi keamanan internasional serta penguatan peran Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia.
 |
| Jajaran pimpinan TNI mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI terkait penguatan pertahanan nasional dan kesiapan menghadapi ancaman global modern. |
Rapat kerja yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026), dipimpin bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan dihadiri langsung Panglima TNI Agus Subiyanto didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara M. Tonny Harjono.
Forum tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah dan parlemen untuk mengevaluasi tantangan keamanan global yang terus berubah, mulai dari eskalasi konflik antarnegara, ancaman siber, perang berbasis teknologi, hingga dinamika kawasan yang berpotensi memengaruhi stabilitas regional maupun kepentingan strategis Indonesia.
Dalam paparannya, Panglima TNI menegaskan bahwa perkembangan konflik modern saat ini memberikan pelajaran strategis yang sangat penting bagi institusi pertahanan Indonesia. Menurutnya, pola peperangan telah mengalami transformasi signifikan, sehingga TNI dituntut mampu meningkatkan kesiapan operasional, kemampuan adaptasi, dan profesionalisme prajurit dalam menghadapi ancaman multidimensi.
“Perkembangan konflik modern saat ini memberikan berbagai pelajaran strategis bagi Tentara Nasional Indonesia,” ujar Jenderal Agus Subiyanto di hadapan anggota Komisi I DPR RI.
Ia menjelaskan, dinamika global dewasa ini tidak lagi hanya ditandai dengan kekuatan militer konvensional, melainkan juga melibatkan perang informasi, teknologi drone, kecerdasan buatan, hingga ancaman nonmiliter yang memerlukan pendekatan pertahanan lebih adaptif dan terintegrasi.
Selain membahas kesiapan pertahanan nasional, Panglima TNI juga menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia melalui keterlibatan aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komitmen tersebut, kata dia, memiliki dasar hukum yang kokoh melalui Piagam PBB, amanat Pembukaan UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Menurut Panglima TNI, Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam kontribusi perdamaian internasional sejak pertama kali mengirimkan pasukan perdamaian pada tahun 1957. Hingga 2026, Indonesia tercatat telah berpartisipasi dalam 30 misi PBB dan lima misi non-PBB dengan total kontribusi lebih dari 57.527 personel peacekeepers.
“Ribuan prajurit TNI telah bertugas di berbagai kawasan konflik dunia sebagai bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional,” ungkapnya.
Kontribusi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peran penting dalam misi perdamaian dunia, sekaligus memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia di tingkat internasional. Kehadiran prajurit TNI di berbagai wilayah konflik juga dinilai menjadi cerminan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan konsisten mengedepankan perdamaian global.
Di hadapan Komisi I DPR RI, Panglima TNI turut menegaskan bahwa institusinya akan terus memperkuat profesionalisme prajurit, mempercepat modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta meningkatkan kesiapsiagaan operasional menghadapi ancaman global yang semakin dinamis.
Penguatan kemampuan teknologi pertahanan, adaptasi terhadap strategi peperangan modern, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama TNI dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di panggung internasional.
Rapat kerja tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, parlemen, dan institusi pertahanan dalam merumuskan strategi nasional menghadapi perubahan lanskap geopolitik dunia yang bergerak cepat. Dengan tantangan keamanan yang semakin kompleks, Indonesia dituntut tidak hanya memperkuat pertahanan nasional, tetapi juga terus memainkan peran konstruktif dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian global.
(puspen/red)
