 |
| Rapat koordinasi lintas kementerian digelar untuk memastikan Sekolah Rakyat siap fungsional pada tahun ajaran baru Juli 2026. |
Jakarta, MP----- Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II agar dapat berfungsi mendukung tahun ajaran baru pada Juli 2026. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa (26/5).
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) serta Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai bagian dari penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung program prioritas nasional pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan.
Dalam rapat tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa percepatan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi agenda strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak dan merata.
“Kementerian PU terus mengupayakan percepatan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II sebanyak 93 titik agar dapat fungsional mendukung tahun ajaran baru Juli 2026. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas,” ujar Dody.
Menurut Dody, percepatan pembangunan dilakukan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat, penambahan tenaga kerja, hingga penerapan sistem kerja tiga shift guna mengejar target penyelesaian proyek.
Selain itu, Kementerian PU juga menerapkan inovasi metode konstruksi serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat waktu.
Dody mengakui, di lapangan masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan arus kas sebagian penyedia jasa konstruksi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian PU telah berkoordinasi dengan Danantara dan perbankan Himbara guna mendukung pembiayaan pelaksanaan pekerjaan.
“Koordinasi pembiayaan terus dilakukan agar pelaksanaan konstruksi tidak terhambat dan target penyelesaian tetap dapat dicapai sesuai jadwal,” katanya.
Lebih lanjut, Dody mengatakan pemerintah juga akan melibatkan dukungan Zeni TNI pada sejumlah titik pembangunan yang mengalami keterlambatan progres pekerjaan. Langkah ini dilakukan agar percepatan pembangunan tetap berjalan optimal di tengah tantangan teknis di lapangan.
Program Sekolah Rakyat sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
(bakom.ri)
