 |
| Kondisi jalan berlubang di wilayah kerja PPK 2.4, Satker PJN Wilayah 2 Sumbar, menjadi ancaman serius bagi pengendara terutama saat malam hari dan hujan turun. |
Pesisir Selatan, MP----- Sorotan tajam masyarakat terhadap kondisi ruas jalan nasional Kambang–Indra Pura–Tapan–Batas Jambi hingga Tapan–Batas Bengkulu kini mengarah pada kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4 Satker PJN Wilayah 2 Sumatera Barat, Gina Lamria Indriati Tampubolon, ST. Selama menjabat di bawah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 2, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, kondisi sejumlah titik ruas strategis nasional itu dinilai jauh dari harapan masyarakat.
 |
| Air menggenangi aspal membentuk kolam di jalan nasional, memicu jalan cepat rusak serta meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. |
Seperti diberitakan media ini sebelumnya, investigasi lapangan dan keluhan pengguna jalan menunjukkan banyak titik jalan rusak dan berlubang yang sebelumnya dilakukan penanganan patching justru dibiarkan terbuka dalam waktu cukup lama. Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik terhadap efektivitas pengawasan pekerjaan preservasi jalan yang dikerjakan kontraktor pelaksana, PT. Anatama Konstruksi Utama.
 |
| “Saluran drainase di ruas jalan nasional tertutup rumput liar dan sedimentasi, memperburuk aliran air serta berpotensi memicu genangan dan kerusakan badan jalan.” |
Di sejumlah titik ruas Kambang–Balai Selasa–Indra Pura hingga Tapan, lubang-lubang bekas kupasan aspal tampak menganga tanpa penyelesaian cepat. Pada malam hari, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi pengendara karena minim penerangan dan tidak seluruh titik diberi rambu peringatan memadai.
“Ini jalan nasional, bukan jalan kebun. Tapi kenyataannya banyak lubang yang dibiarkan terbuka berhari-hari. Pengendara roda dua paling sering jadi korban,” ujar seorang warga Kambang kepada wartawan.
Keluhan serupa datang dari pengguna jalan lintas yang setiap hari melintasi jalur tersebut. Mereka menilai lemahnya pengawasan terhadap kontraktor telah berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.
“Yang kami lihat pekerjaan seperti asal tambal. Habis dikupas, ditinggal lama. Kalau hujan makin parah. Ini jelas membahayakan,” kata Marjuli seorang sopir angkutan lintas Sumatera.
Masyarakat juga menyoroti dugaan pengabaian terhadap instruksi dan standar penanganan preservasi jalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam praktik preservasi jalan nasional, penanganan lubang seharusnya dilakukan cepat dan tidak membiarkan hasil kupasan terbuka terlalu lama karena berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas serta mempercepat kerusakan badan jalan.
Ironisnya, di tengah derasnya sorotan publik terhadap kondisi ruas nasional tersebut, kini beredar informasi bahwa Gina Lamria Indriati Tampubolon, ST., disebut tengah mengajukan pengunduran diri dari jabatan PPK 2.4 Satker PJN Wilayah 2 Sumbar.
Saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut, Gina membantah telah membuat surat resmi pengunduran diri. Namun ia mengakui secara lisan pernah menyampaikan rencana untuk mundur dari jabatan yang diembannya.
“Prinsipnya kami siap ditempatkan di mana saja. Saya belum ada membuat surat pengunduran diri, tapi mungkin secara lisan saya sudah ada rencana mengundurkan diri. Tapi bukan karena masalah pekerjaan, keluarga saya di Medan, Pak,” ujar Gina kepada wartawan.
Pernyataan itu justru memunculkan spekulasi di tengah masyarakat yang sejak lama mempertanyakan lemahnya penanganan ruas jalan nasional di wilayah selatan Sumatera Barat. Sebab selama masa kepemimpinannya sebagai PPK 2.4, berbagai keluhan terkait jalan berlubang, tambal sulam cepat rusak, hingga lambannya penanganan preservasi terus bermunculan.
Di lapangan, masyarakat menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan teknis biasa, melainkan menyangkut fungsi pengawasan dan tanggung jawab terhadap mutu pekerjaan yang menggunakan anggaran negara.
“Kalau pekerjaan diawasi serius, tidak mungkin lubang bekas patching dibiarkan lama. Ini jalan negara, akses utama ekonomi masyarakat,” ujar tokoh masyarakat Balai Selasa.
Sorotan publik kini tidak hanya tertuju pada kualitas pekerjaan preservasi jalan nasional, tetapi juga pada konsistensi kepemimpinan pejabat yang memegang tanggung jawab strategis di lapangan. Pernyataan Gina Lamria Indriati Tampubolon, ST., yang mengaku memiliki keinginan mundur karena alasan jauh dari keluarga dinilai mencerminkan sikap yang tidak sepenuhnya konsisten dalam menjalankan amanah negara.
Di tengah tanggung jawab besar memastikan jalan nasional tetap mantap, aman, dan nyaman bagi masyarakat, alasan personal semestinya tidak berdampak terhadap kualitas pengawasan dan kinerja pelayanan publik. Sebab jabatan PPK bukan sekadar posisi administratif, melainkan ujung tombak pengendalian pekerjaan infrastruktur yang menyangkut keselamatan ribuan pengguna jalan setiap hari.
Publik menilai, jika faktor jarak keluarga sampai memengaruhi fokus dan optimalisasi pengawasan lapangan, maka kondisi tersebut menjadi persoalan serius yang tidak boleh dianggap biasa. Sebab kelalaian dalam pengawasan preservasi jalan nasional dapat berujung pada risiko kecelakaan, kerugian negara, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelaksana pembangunan infrastruktur pemerintah pusat.
Kini masyarakat menunggu langkah tegas BPJN Sumbar untuk melakukan evaluasi menyeluruh, bukan hanya terhadap kualitas pekerjaan kontraktor, tetapi juga terhadap efektivitas kepemimpinan dan pengawasan di internal Satker PJN Wilayah 2 Sumatera Barat.
(Rajo.A/red)
