 |
| Satgas PKH Korwil Nabire melakukan penertiban aktivitas PETI di kawasan hutan Distrik Siriwo dan Uwapa, Papua Tengah. |
Nabire, MP----- Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Korwil Nabire melaksanakan operasi penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan Distrik Siriwo dan Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (4/5/2026). Operasi tersebut menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sekaligus upaya penyelamatan kawasan hutan dari kerusakan akibat aktivitas tambang ilegal.
 |
| Personel Satgas PKH mengevakuasi alat berat yang digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan Papua Tengah. |
Operasi dipimpin langsung Komandan Satgas PKH Halilintar Brigjen TNI Edwin Apria Chandra dengan melibatkan unsur lintas instansi. Dalam pelaksanaannya, personel Satgas menghadapi medan berat dan kondisi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan cukup parah akibat aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung dalam waktu lama.
Meski dihadapkan pada tantangan geografis yang sulit, Satgas tetap melaksanakan penertiban secara tegas dan terukur. Dari hasil operasi tersebut, Satgas berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas lebih dari 200 hektar yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi PETI.
Selain itu, petugas juga mengamankan 10 unit alat berat yang digunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal, terdiri dari enam unit excavator dan empat unit loader. Sejumlah operator alat berat serta pengawas tambang yang berada di lokasi turut diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Seluruh alat berat yang ditemukan di lokasi kini telah dibekukan operasionalnya dan berada dalam pengawasan Satgas. Sebagai penanda penguasaan negara atas kawasan tersebut, Satgas PKH juga memasang plang di sejumlah titik strategis yang mudah terlihat oleh masyarakat maupun para penambang.
Dalam operasi ini, Satgas PKH mendapat dukungan penuh dari jajaran teritorial Kodam XVII/Cenderawasih dan Korem 173/Praja Vira Braja. Keterlibatan TNI dinilai penting untuk memastikan proses penertiban berjalan aman dan kondusif di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.
TNI menegaskan akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi kelestarian sumber daya alam nasional dari berbagai bentuk aktivitas ilegal yang merugikan negara dan lingkungan.
(puspen/red)
