Padang, MP----- Pendiri Utama Forum Dinamika Indonesia (FDI), Nof Hendra, menyatakan dukungannya terhadap rencana aksi damai mahasiswa se-Jabodetabek yang akan digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Menurutnya, gerakan yang diinisiasi berbagai organisasi mahasiswa tersebut merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang dijamin konstitusi.
Aksi yang akan melibatkan elemen mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Front Mahasiswa Nasional (FMN), hingga Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) dinilai sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Mahasiswa turun ke jalan bukan untuk menciptakan kerusuhan. Itu adalah nafas demokrasi. Ketika rakyat menghadapi tekanan ekonomi, harga kebutuhan pokok meningkat, dan daya beli melemah, mahasiswa memiliki hak moral untuk menyuarakan aspirasi masyarakat,” kata Nof Hendra melalui keterangan tertulis yang diterima media di Padang, Kamis (11/6/2026).
Menurut Nof, sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa selalu menjadi salah satu kekuatan moral yang berperan mengingatkan pemerintah ketika kebijakan publik dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Lima Tuntutan Dinilai Perlu Dijawab Serius
FDI menilai lima tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa dalam aksi tersebut mengandung substansi yang layak mendapat perhatian dan respons serius dari pemerintah.
Terkait tuntutan penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), FDI menegaskan bahwa setiap rupiah yang berasal dari pajak rakyat harus dikelola secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam isu penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga kebutuhan pokok, FDI menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Sementara itu, terhadap tuntutan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, FDI berpandangan bahwa setiap program pemerintah yang menggunakan anggaran negara harus terbuka terhadap pengawasan publik.
“Program yang baik harus mampu menunjukkan efektivitas dan tepat sasaran. Jika ditemukan kelemahan atau potensi pemborosan, evaluasi dan audit merupakan langkah yang sehat dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
FDI juga menyatakan konsisten mendukung prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Karena itu, tuntutan terkait penghentian praktik militerisme di ranah sipil dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga batas kewenangan antar lembaga negara sesuai prinsip demokrasi modern.
Adapun mengenai tuntutan agar Presiden mengakui kesalahan pemerintah, Nof menilai sikap terbuka terhadap kritik dan evaluasi merupakan karakter kepemimpinan yang kuat.
“Pengakuan terhadap kekurangan bukan berarti melemahkan kewibawaan negara. Justru dari sikap tersebut lahir ruang perbaikan dan kepercayaan publik yang lebih besar,” katanya.
Apresiasi Aksi Damai dan Beradab
FDI juga mengapresiasi rencana mahasiswa yang akan melaksanakan Salat Jumat berjamaah sebelum memulai aksi penyampaian pendapat di muka umum.
Menurut Nof, langkah tersebut menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tetap mengedepankan etika, kedisiplinan, dan nilai-nilai moral dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.
“Kritik boleh keras, tetapi harus tetap beradab dan damai. Itulah karakter gerakan mahasiswa Indonesia yang selama ini dihormati masyarakat,” ujarnya.
FDI Sampaikan Tiga Pesan Penting
Menjelang pelaksanaan aksi, FDI menyampaikan tiga pesan kepada seluruh pihak yang terlibat.
Kepada aparat keamanan, FDI meminta agar pengamanan dilakukan secara profesional, humanis, dan mengedepankan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Kepada pemerintah, FDI mengimbau agar kritik yang disampaikan mahasiswa tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan.
“Dialog dan keterbukaan akan selalu lebih efektif daripada konfrontasi. Pemerintah perlu menjawab setiap kritik dengan data, argumentasi, dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Nof.
Sementara kepada mahasiswa, FDI mengingatkan agar aksi tetap berlangsung damai, tertib, serta tidak memberi ruang bagi provokasi yang dapat mencederai tujuan perjuangan.
Mahasiswa juga diminta menjaga kebersihan lingkungan, menghormati pengguna jalan, serta memperhatikan keselamatan pribadi selama mengikuti aksi.
Di akhir pernyataannya, Nof menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat.
“Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Karena itu, ketika masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, suara kritis mahasiswa harus dipandang sebagai alarm sosial yang perlu didengar. Kritik yang konstruktif harus dilindungi dan dihargai sebagai bagian dari demokrasi,” tutupnya.
Forum Dinamika Indonesia (FDI) merupakan jaringan masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang advokasi demokrasi, kebebasan pers, lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat. Organisasi tersebut menegaskan komitmennya untuk mendorong perubahan melalui dialog, partisipasi publik, dan penghormatan terhadap hak-hak demokratis warga negara.
(Red/Nf)
