 |
| Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. |
Jakarta, MP----- Polemik mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian publik setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan kritik terbuka terkait frekuensi lawatan internasional kepala negara.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai kritik yang disampaikan Dino tidak konstruktif dan tidak didasarkan pada informasi yang akurat. Menurutnya, kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian penting dari upaya memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global.
Habiburokhman juga menyebut penyampaian kritik melalui media sosial oleh mantan pejabat negara dinilai kurang etis. Ia berpendapat bahwa para mantan pejabat sebaiknya memberikan ruang bagi pemerintahan yang sedang berjalan untuk bekerja dan menjalankan program-programnya. Menurutnya, tradisi tersebut lazim diterapkan di sejumlah negara demokrasi sebagai bentuk penghormatan terhadap pemimpin yang sedang menjalankan amanah publik.
Di sisi lain, Dino Patti Djalal menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap efektivitas diplomasi dan penggunaan anggaran negara. Dalam video yang diunggah melalui media sosial pada akhir Mei lalu, Dino mempertanyakan tingginya frekuensi perjalanan luar negeri Presiden sejak awal masa jabatan. Ia menilai pola tersebut berpotensi menimbulkan persepsi pemborosan anggaran, mengingat setiap kunjungan kenegaraan memerlukan biaya besar untuk transportasi, pengamanan, logistik, dan akomodasi rombongan.
Dino menyarankan agar pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi, seperti pertemuan virtual dan konferensi video, untuk mengurangi kebutuhan perjalanan fisik yang dianggap dapat menekan pengeluaran negara tanpa mengurangi substansi komunikasi antarnegara.
Menanggapi perdebatan tersebut, pemerintah melalui sejumlah pejabat memberikan pembelaan terhadap langkah diplomasi Presiden. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari implementasi politik luar negeri Indonesia yang aktif serta upaya memperkuat kerja sama strategis dengan berbagai negara mitra. Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi, namun pemerintah menilai diplomasi langsung masih memiliki nilai strategis yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh komunikasi virtual.
Perdebatan mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai efektivitas diplomasi dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Di satu sisi, kritik muncul atas dasar kehati-hatian terhadap pengeluaran negara, sementara di sisi lain pemerintah menilai diplomasi langsung tetap menjadi instrumen penting untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di forum internasional.
(JK/red)
