Padang, MP----- Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat terus memunculkan perdebatan di ruang publik. Di tengah dukungan terhadap upaya penguatan ekonomi desa, sejumlah kalangan menilai program tersebut berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pemerintah menegaskan bahwa KDMP telah disusun berdasarkan perhitungan yang matang.
Menyikapi polemik tersebut, Pendiri Utama Forum Dinamika Indonesia (FDI), Nof Hendra, mengingatkan pentingnya transparansi pemerintah dan pengawasan publik agar program strategis tersebut tidak berujung menjadi proyek seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Nof, secara konseptual KDMP sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Melalui koperasi, potensi desa seperti sektor pertanian, UMKM, hingga pariwisata lokal dapat dikelola secara kolektif sehingga nilai tambah ekonomi dinikmati langsung oleh masyarakat.
"Namun niat baik harus didukung data yang terbuka. Jika pemerintah menyatakan program ini tidak membebani negara karena telah dihitung secara matematis, maka seluruh perhitungannya perlu disampaikan kepada publik. Rakyat berhak mengetahui berapa investasi yang dibutuhkan, kapan titik impas atau break even point tercapai, dan bagaimana proyeksi manfaat ekonominya," kata Nof Hendra, Minggu (15/6/2026).
Ia menilai keterbukaan data menjadi kunci untuk menjawab berbagai tudingan yang menyebut KDMP sebagai program yang berpotensi menguras anggaran negara.
Di sisi lain, FDI juga memahami munculnya kritik dari kalangan mahasiswa, termasuk yang disuarakan BEM Nusantara. Menurut Nof, ketika berbagai isu nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga berbagai kebijakan strategis lainnya muncul dalam waktu bersamaan, wajar jika publik mempertanyakan arah dan prioritas pembangunan pemerintah.
Agar KDMP tidak berubah menjadi proyek mercusuar yang hanya kuat di atas kertas, FDI menyampaikan tiga rekomendasi kepada pemerintah.
Pertama, pemerintah diminta membuka seluruh data dan kalkulasi program kepada masyarakat. Mulai dari skema pembiayaan, proyeksi arus kas, hingga target peningkatan kesejahteraan warga desa harus dapat diakses publik.
Kedua, pembangunan koperasi harus tumbuh dari kebutuhan masyarakat desa, bukan sekadar program yang diturunkan dari pusat. Negara dapat memfasilitasi sarana dan regulasi, tetapi pengurus, komoditas unggulan, hingga model bisnis koperasi harus lahir dari musyawarah warga.
"Koperasi akan hidup jika masyarakat merasa memiliki. Kalau semuanya ditentukan dari atas, risiko terbesar adalah koperasi hanya aktif saat peresmian lalu mati perlahan setelah seremoni selesai," ujarnya.
Ketiga, FDI mendorong adanya audit sosial secara berkala dengan melibatkan mahasiswa, insan pers, dan masyarakat sebagai pengawas independen. Setiap enam bulan, pemerintah dan pengelola koperasi diminta mempublikasikan laporan kinerja berupa omzet, Sisa Hasil Usaha (SHU), serta dampaknya terhadap pendapatan anggota.
Menurut Nof, pengawasan publik yang kuat justru akan memperkuat legitimasi program apabila hasilnya memang terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat.
FDI juga memberikan apresiasi terhadap peran mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Kritik terhadap KDMP maupun kebijakan pemerintah lainnya dinilai sebagai hak konstitusional yang harus dihormati.
Meski demikian, Nof mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berbasis data dan argumentasi yang terukur.
"Kalau menyebut KDMP menjadi beban APBN, tunjukkan perhitungannya. Kalau menyebut program ini gagal, tunjukkan contoh dan datanya. Kritik yang berbasis fakta akan lebih kuat dibanding sekadar asumsi atau slogan," katanya.
Ia juga mengingatkan agar berbagai gerakan kritik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum program berjalan secara utuh.
Menurutnya, KDMP masih berada pada tahap awal implementasi sehingga perlu diberikan ruang untuk diuji efektivitasnya dalam kurun waktu tertentu, dengan tetap berada dalam pengawasan publik yang ketat.
"Gerakan perubahan tentu penting ketika demokrasi mengalami kemunduran. Namun keresahan publik juga harus diukur secara objektif. Kritik boleh keras, tetapi harus tetap cerdas dan berbasis data," tegasnya.
Nof menilai KDMP saat ini menjadi ujian penting bagi pemerintah dalam membuktikan bahwa koperasi desa mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek yang bergantung pada anggaran negara.
Pada saat yang sama, program tersebut juga menjadi ujian bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil untuk menunjukkan bahwa kritik yang konstruktif dapat berjalan beriringan dengan tawaran solusi.
"Pada akhirnya koperasi lahir dari semangat kerja sama. Jika pemerintah berjalan sendiri dan mahasiswa hanya mengkritik tanpa pengawalan berbasis data, maka program ini sulit berhasil. Tetapi jika pemerintah transparan dan masyarakat aktif mengawasi, KDMP berpeluang menjadi instrumen nyata penguatan ekonomi rakyat yang bersih, sehat, dan berkelanjutan," pungkas Nof Hendra.
(Red/Nf)
