Di balik besarnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada wajah-wajah sederhana yang selama ini jarang mendapat sorotan. Mereka bukan pejabat, bukan pengambil kebijakan, melainkan para relawan yang setiap pagi datang lebih awal untuk menyiapkan makanan bagi anak-anak Indonesia.
Mereka bekerja dengan penuh dedikasi. Banyak yang rela meninggalkan pekerjaan lamanya karena percaya bahwa Program MBG adalah program jangka panjang yang memberi manfaat bagi bangsa sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi keluarga mereka.
Namun, harapan itu mendadak berubah.
Sejak diberlakukannya Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026, operasional banyak SPPG dihentikan sementara. Dampaknya bukan hanya pada jalannya program, tetapi juga pada kehidupan para relawan. Penghasilan yang selama ini menjadi tumpuan keluarga mendadak terputus.
Diperkirakan sekitar 1.350.000 relawan terdampak secara langsung. Jika setiap relawan memiliki keluarga yang bergantung pada penghasilannya, maka jutaan anggota keluarga ikut merasakan dampak ekonomi dari kebijakan tersebut.
Di banyak rumah, dapur mulai sepi. Ada orang tua yang mulai menghitung sisa tabungan untuk membeli beras. Ada ibu yang terpaksa menunda pembayaran cicilan. Ada ayah yang kebingungan mencari pekerjaan baru di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah.
Beban itu terasa semakin berat karena datang pada saat yang bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan keluarga. Tahun ajaran baru segera dimulai. Biaya pendaftaran sekolah, seragam, buku, hingga perlengkapan belajar anak-anak menunggu untuk dipenuhi.
Tidak sedikit pula relawan yang sebelumnya mengambil pinjaman atau kredit, termasuk pinjaman daring (pinjol), dengan keyakinan bahwa penghasilan dari pekerjaannya akan mampu menutupi cicilan. Kini, ketika penghasilan terhenti, tagihan tetap berjalan. Bunga terus bertambah, sementara kemampuan membayar semakin menurun.
Di balik angka-angka statistik itu, ada kisah manusia yang nyata. Ada anak yang bertanya kepada orang tuanya kapan bisa membeli seragam sekolah. Ada keluarga yang mulai mengurangi kebutuhan sehari-hari agar dapur tetap bisa mengepul.
Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut administrasi atau tata kelola. Ini juga menyangkut sisi kemanusiaan. Setiap kebijakan publik tentu memiliki tujuan, namun dampaknya terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada program tersebut juga patut menjadi perhatian.
Sudah selayaknya pemerintah dan Badan Gizi Nasional mengevaluasi implementasi kebijakan agar tujuan penataan program tetap dapat berjalan tanpa menimbulkan beban yang berkepanjangan bagi para relawan yang selama ini telah berkontribusi dalam pelaksanaan MBG.
Para relawan bukan meminta belas kasihan. Mereka berharap adanya kepastian, kesempatan untuk kembali bekerja, dan keberlanjutan program yang selama ini menjadi sumber nafkah keluarga mereka.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga kesejahteraan orang-orang yang bekerja dengan tulus untuk menjalankannya.
Sebab ketika penghasilan relawan berhenti, yang sesungguhnya ikut terhenti bukan sekadar aktivitas di dapur, melainkan harapan jutaan keluarga Indonesia untuk menjalani kehidupan yang lebih layak.
(*)
