 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah memberikan keterangan kepada awak media usai mengikuti rapat paripurna DPRD Sumbar di Padang, Senin (22/6/2026). |
Padang, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mencari jalan keluar untuk menjaga laju pembangunan di tengah tantangan keterbatasan fiskal daerah. Sejumlah strategi pun mulai disiapkan, mulai dari optimalisasi aset milik pemerintah hingga menghadirkan skema pembiayaan alternatif yang dinilai lebih inovatif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi Ansharullah saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rapat paripurna di DPRD Sumbar, Senin (22/6/2026).
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, suasana pembahasan berlangsung dinamis. Berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi dinilai menjadi bahan evaluasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan merumuskan arah pembangunan daerah ke depan.
Mahyeldi menegaskan, kondisi fiskal yang semakin menantang tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dan melahirkan terobosan-terobosan baru agar program pembangunan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Pembangunan harus terus bergerak. Oleh karena itu, kita perlu mencari sumber pembiayaan alternatif yang mampu mendukung percepatan pembangunan tanpa membebani masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut adalah pengelolaan aset daerah. Sejumlah fraksi DPRD menilai aset milik pemerintah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah apabila dikelola secara profesional, produktif, dan berorientasi pada manfaat ekonomi.
Menanggapi hal itu, Mahyeldi mengakui bahwa selama ini pengelolaan aset belum mendapatkan perhatian yang setara dengan pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, Pemprov Sumbar berkomitmen melakukan penataan, pendataan, dan optimalisasi pemanfaatan aset di seluruh organisasi perangkat daerah.
“Masukan yang diberikan DPRD akan menjadi perhatian serius. Kita ingin seluruh aset daerah dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan,” katanya.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga tengah mempersiapkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing melalui instrumen Sukuk dan obligasi daerah. Langkah tersebut dipandang sebagai solusi untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD.
Mahyeldi menyebut Sumbar termasuk salah satu daerah yang cukup maju dalam persiapan implementasi Sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan. Upaya tersebut bahkan mendapat perhatian dari Islamic Development Bank yang mengundang Sumbar untuk mempelajari praktik pembiayaan kreatif di Jepang.
Tidak hanya itu, Mahyeldi juga menyoroti besarnya potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat perantau Minangkabau. Ia menyebut nilai remitansi atau kiriman dana dari perantau diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun.
Menurutnya, potensi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi baru apabila dikelola secara terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintahan nagari.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, Mahyeldi menilai kreativitas daerah menjadi kunci utama untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
“Pemerintah daerah bersama DPRD harus terus menghadirkan solusi dan inovasi. Dengan sinergi yang kuat, pembangunan akan tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang adaptif dan berkelanjutan.
(Sb/MP)
