 |
| Anggota Forum Dinamika Indonesia (FDI), Indra Kusuma (kiri, depan mikrofon), bersama rekan-rekannya di Pekanbaru, Riau. FDI menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. |
Pekanbaru, MP----- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan akibat munculnya sejumlah dugaan penyimpangan anggaran, dinilai tetap memiliki nilai strategis bagi masa depan bangsa. Namun, pemerintah diminta memastikan tata kelola program berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Anggota Forum Dinamika Indonesia (FDI), Indra Kusuma, menegaskan bahwa tujuan utama MBG tidak boleh dikaburkan oleh ulah oknum yang diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi.
“Pemberian MBG pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Anak-anak yang tumbuh sehat dan tercukupi gizinya akan menjadi modal pembangunan Indonesia di masa depan. Selain itu, kehadiran negara melalui program ini dapat memperkuat rasa kebangsaan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Indra Kusuma dalam keterangan tertulis di Pekanbaru, Sabtu (13/6/2026).
Meski demikian, Indra mengingatkan bahwa pelaksanaan MBG berlangsung di tengah tekanan fiskal yang tidak ringan. Menurutnya, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari tingginya beban utang pemerintah hingga kebutuhan belanja sosial yang terus meningkat.
Ia juga menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan menambah beban ekonomi masyarakat.
“Kenaikan BBM selalu menimbulkan efek berantai terhadap harga barang dan jasa. Pada akhirnya, daya beli masyarakat ikut tertekan. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kesehatan fiskal negara dan perlindungan terhadap rakyat kecil,” ujarnya.
Menurut Indra, kondisi tersebut menjadi dilema kebijakan yang membutuhkan langkah berani dan terukur. Di satu sisi pemerintah harus menjaga keberlanjutan APBN, namun di sisi lain harus memastikan masyarakat tidak menjadi korban dari berbagai kebijakan penyesuaian ekonomi.
Selain menyoroti aspek fiskal, Indra juga mengingatkan pentingnya pengawasan politik terhadap penggunaan anggaran negara. Ia menilai fungsi pengawasan yang dijalankan DPR dan partai politik harus diperkuat agar setiap program strategis nasional dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Publik saat ini semakin kritis. Kepercayaan masyarakat akan diberikan kepada pihak yang benar-benar bekerja dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya.
Secara terpisah, Pendiri Utama FDI, Nof Hendra, menegaskan bahwa dugaan korupsi dalam pelaksanaan MBG tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang menyasar kebutuhan gizi anak-anak Indonesia tersebut.
Menurut Nof, ada tiga langkah utama yang harus segera dilakukan pemerintah agar MBG tetap berjalan efektif dan mendapatkan kepercayaan publik.
“Pertama, lakukan audit menyeluruh dan terbuka terhadap seluruh kasus dugaan penyimpangan MBG. Kedua, libatkan lembaga pengawas negara seperti BPK dan KPK serta pengawas independen dari perguruan tinggi maupun organisasi masyarakat sipil. Ketiga, bangun sistem pengadaan dan distribusi yang berbasis digital sehingga dapat dipantau secara real time oleh publik,” ujarnya.
FDI juga mengusulkan sejumlah langkah perbaikan di daerah, antara lain mewajibkan pemerintah daerah mempublikasikan rincian anggaran, daftar pemasok, dan menu MBG secara terbuka; melibatkan PKK serta komite sekolah dalam pengawasan dapur MBG; serta menerapkan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.
Forum tersebut menilai transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci keberhasilan program. Karena itu, pemerintah diminta menuntaskan setiap dugaan korupsi secara terbuka tanpa tebang pilih, sekaligus memastikan bantuan dan kompensasi sosial tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi.
“MBG adalah program yang menyangkut masa depan anak bangsa. Karena itu, tata kelolanya harus bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji,” tegas Indra.
(Red/Nf)
