 |
| Di depan ikon Jam Gadang, pemerintah daerah mengangkat kembali jejak sejarah Bukittinggi sebagai pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). |
Bukittinggi, MP----- Gagasan menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah istimewa kembali mengemuka dalam momentum bersejarah peringatan 100 Tahun Jam Gadang. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, secara terbuka mengusulkan status tersebut kepada Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, dalam Seminar Internasional bertajuk “Bridging Friendship: Strengthening Indonesia–Netherlands Diplomatic Ties via Bukittinggi–Amsterdam” di Bukittinggi, Sabtu (20/6/2026).
Seminar yang dihadiri Duta Besar Belanda untuk Indonesia, akademisi, tokoh budaya, dan unsur pemerintahan itu tidak hanya menjadi ruang mempererat hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda, tetapi juga momentum mengangkat kembali peran strategis Sumatera Barat dalam perjalanan sejarah bangsa.
Di hadapan para peserta, Vasko Ruseimy menegaskan bahwa Sumatera Barat memiliki rekam jejak historis yang sangat kuat dan layak mendapatkan pengakuan khusus dari negara melalui status daerah istimewa.
“Di depan Jam Gadang ini Pak Menteri, jika diperbolehkan, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengusulkan Sumatera Barat menjadi daerah istimewa di Indonesia ini. Mari sama-sama kita kawal Pak Menteri,” ujar Vasko.
Menurutnya, Sumatera Barat bukan sekadar daerah yang melahirkan banyak tokoh nasional, tetapi juga pernah menjadi benteng penyelamat republik pada salah satu periode paling menentukan dalam sejarah Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa Bukittinggi pernah menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika bangsa Indonesia menghadapi ancaman serius akibat agresi militer Belanda.
“Kalau kita berbicara sejarah, kontribusi Sumatera Barat terhadap bangsa ini sangat besar. Bukittinggi bahkan pernah menjadi pusat pemerintahan negara pada masa yang sangat menentukan bagi keberlangsungan Republik Indonesia,” katanya.
Vasko menilai, status daerah istimewa merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa besar para pejuang, tokoh nasional, serta masyarakat Sumatera Barat yang telah menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa-masa kritis.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat Minangkabau, baik yang berada di daerah maupun yang berkiprah di tingkat nasional, untuk bersatu mengawal perjuangan tersebut agar dapat diwujudkan melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyambut positif usulan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa perjuangan untuk memperoleh status daerah istimewa membutuhkan kajian yang mendalam, dukungan politik yang kuat, serta proses yang serius.
“Menurut saya sangat pantas. Daerah yang pernah menjadi ibu kota negara tidak banyak. Selain Jakarta dan Yogyakarta, ada Bukittinggi,” ujar Fadli.
Fadli menekankan bahwa keberadaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi merupakan salah satu tonggak penting yang menentukan keberlangsungan negara Indonesia.
PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara, kata dia, berhasil menjaga legitimasi dan eksistensi Republik Indonesia di tengah situasi perang dan tekanan internasional.
“Bukittinggi menjadi ibu kota pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Itu masa yang sangat krusial dan sangat menentukan. Kalau tidak ada PDRI, tidak mungkin akan ada NKRI,” tegasnya.
Peringatan satu abad Jam Gadang pun menjadi lebih dari sekadar perayaan simbol kota. Momentum tersebut berubah menjadi panggung refleksi sejarah sekaligus pengingat bahwa Bukittinggi dan Sumatera Barat memiliki warisan perjuangan yang tidak terpisahkan dari lahir dan bertahannya Indonesia sebagai sebuah negara.
Di tengah dinamika pembangunan nasional, wacana menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah istimewa diperkirakan akan menjadi perbincangan yang terus berkembang, terutama karena kuatnya landasan sejarah yang dimiliki daerah tersebut dalam perjalanan Republik Indonesia.
(Sb/mp)
