 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyambut Menteri Lingkungan Hidup RI Moh. Jumhur Hidayat di Bandara Internasional Minangkabau, Senin (13/7/2026). |
Padang Pariaman, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui penguatan perhutanan sosial, pengelolaan sampah terpadu, serta pengembangan perdagangan karbon. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dengan Menteri Lingkungan Hidup RI, Moh. Jumhur Hidayat, di Ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Senin (13/7/2026).
Kedatangan Menteri Lingkungan Hidup disambut langsung oleh Gubernur Mahyeldi dengan prosesi pemasangan deta sebagai bentuk penghormatan khas Minangkabau. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan berbagai agenda strategis yang akan menjadi fokus kunjungan kerja Menteri selama dua hari di Sumatera Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri dijadwalkan meninjau inovasi pengelolaan sampah terpadu berbasis kawasan, mengikuti kegiatan penanaman pohon, serta memimpin rapat koordinasi bersama gubernur dan seluruh bupati serta wali kota se-Sumatera Barat terkait penanganan persoalan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.
Pada kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan program perhutanan sosial yang selama ini tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian hutan, tetapi juga menjadi sumber penguatan ekonomi masyarakat.
Menurut Mahyeldi, kelompok-kelompok perhutanan sosial telah membuka peluang usaha berbasis lingkungan, mulai dari budidaya hasil hutan, pengembangan ekowisata, hingga pemanfaatan jasa lingkungan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
"Perhutanan sosial menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kami berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat agar program ini semakin berkembang," ujar Mahyeldi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menilai Sumatera Barat memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah yang mampu mengembangkan perdagangan karbon berbasis pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan, kawasan hutan, termasuk hutan adat maupun kawasan yang dikelola masyarakat, dapat diinventarisasi untuk mengetahui cadangan karbon yang dimiliki. Data tersebut kemudian didaftarkan ke Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) sebagai dasar pengembangan unit karbon yang memiliki nilai ekonomi.
"Unit karbon yang telah terdaftar dapat dimanfaatkan dalam skema perdagangan karbon. Dengan demikian, upaya menjaga hutan, mengurangi emisi, dan melindungi lingkungan tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat," jelas Jumhur.
Namun demikian, Menteri menekankan bahwa pengembangan perdagangan karbon membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat pengelola kawasan hutan.
Karena itu, menurutnya, diperlukan program pelatihan dan peningkatan kapasitas agar seluruh pemangku kepentingan memahami mekanisme penghitungan, registrasi, hingga tata kelola perdagangan karbon secara profesional dan akuntabel.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Selain mempercepat penanganan persoalan sampah, sinergi kedua pihak juga diarahkan untuk memperluas implementasi perhutanan sosial serta membuka peluang ekonomi hijau melalui perdagangan karbon yang tetap berorientasi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
(MP)
