 |
| Mahyeldi bersama para gubernur se-Indonesia menghadiri Raker APPSI yang membahas penguatan koordinasi, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. |
Lombok Barat, MP----- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). Forum yang diikuti para gubernur se-Indonesia itu menjadi ajang memperkuat sinergi antardaerah guna mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas nasional.
Mahyeldi menegaskan, koordinasi dan kolaborasi antarpemerintah provinsi menjadi kebutuhan penting di tengah berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama yang solid antardaerah.
"Di tengah berbagai tantangan daerah saat ini, kita harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Sulit jika berjalan sendiri, sehingga forum seperti APPSI menjadi sangat strategis," ujar Mahyeldi.
Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rapat kerja tersebut juga menjadi bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional.
Raker APPSI dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Bima menegaskan bahwa gubernur memiliki peran ganda sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, gubernur diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh program prioritas nasional berjalan efektif dan selaras.
Selain menekankan pentingnya koordinasi rutin bersama bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah, Bima juga mengingatkan para kepala daerah untuk memimpin langsung pelaksanaan program strategis, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, pengendalian inflasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wamendagri turut menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas aparatur sebagai langkah pencegahan korupsi, mempercepat penyelesaian batas wilayah, serta memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap terpenuhi meski terjadi penyesuaian transfer anggaran ke daerah.
Menurutnya, kepala daerah juga dituntut menjadi pemimpin yang transformasional melalui inovasi, kolaborasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Rapat kerja APPSI berlangsung selama dua hari, 16–17 Juli 2026, dan dihadiri para gubernur atau perwakilan pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia bersama jajaran pengurus serta dewan pakar APPSI.
(Sb/MP)
