 |
| Senator Irman Gusman memaparkan strategi pembangunan Sumatera Barat dalam Dialog DPN ASANTARA di Padang, Kamis (23/7/2026). |
Padang, MP----- Senator Irman Gusman menegaskan bahwa kemajuan Sumatera Barat harus dibangun melalui tiga pilar utama, yakni pers yang berkualitas, pengembangan sektor pariwisata, serta tata kelola tanah ulayat yang mampu menghadirkan kepastian hukum tanpa mengabaikan hak masyarakat adat.
 |
| Suasana Dialog ASANTARA di Padang yang menghadirkan Senator Irman Gusman bersama pengurus dan peserta dari berbagai media. |
Pandangan tersebut disampaikan mantan Ketua DPD RI dua periode itu saat menjadi narasumber dalam Dialog ASANTARA yang digelar Dewan Pimpinan Nasional (DPN) ASANTARA di Kota Padang, Kamis (23/7/2026).
Dalam paparannya, Irman menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak semata ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas demokrasi, kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, ia menempatkan pers sebagai salah satu elemen strategis dalam menjaga kehidupan demokrasi.
Menurutnya, media massa memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan informasi yang akurat, independen, dan berimbang sehingga mampu menjadi rujukan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
"Pers bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjadi penjaga akal sehat publik. Ketika media bekerja secara profesional dan independen, demokrasi akan tumbuh lebih sehat," ujar Irman.
Ia juga mengingatkan bahwa di tengah derasnya arus informasi dan maraknya disinformasi, media harus lebih mengutamakan kebenaran dibanding sekadar menjadi yang tercepat dalam menyajikan berita.
Selain membahas demokrasi, Irman menilai Sumatera Barat memiliki modal besar untuk menjadi salah satu daerah unggulan di Indonesia. Keindahan alam, kekayaan budaya Minangkabau, tradisi, sejarah, hingga potensi kuliner dinilai sebagai aset strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara profesional.
Ia menegaskan sektor pariwisata layak menjadi prioritas pembangunan karena memiliki efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Irman juga menyoroti persoalan tanah ulayat yang selama ini kerap dianggap sebagai kendala investasi. Menurutnya, paradigma tersebut perlu diubah melalui tata kelola yang memberikan kepastian hukum sekaligus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.
"Tanah ulayat bukan penghambat pembangunan. Jika dikelola melalui kemitraan yang adil dan saling menguntungkan, justru dapat menjadi kekuatan ekonomi yang menarik investasi sekaligus menjaga hak masyarakat adat," katanya.
Irman menambahkan, pembangunan Sumatera Barat hanya akan berhasil apabila seluruh pemangku kepentingan mampu membangun kolaborasi, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat, sehingga seluruh potensi daerah dapat dikembangkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sementara itu, Ketua Umum DPN ASANTARA, Drs. H. Marlis, MM., C.Med., mengajak insan pers untuk terus menjaga profesionalisme di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, media harus tetap mengedepankan akurasi, independensi, keberimbangan, dan etika jurnalistik agar kepercayaan publik terhadap pers tetap terpelihara.
"Kecepatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan media. Yang lebih penting adalah menyajikan informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pers yang berkualitas akan menjadi mitra strategis dalam mendorong pembangunan daerah dan memperkuat demokrasi," ujar Marlis.
(Red)
