 |
| Mendagri Tito Karnavian memimpin penguatan sinergi lintas kementerian dan daerah dalam percepatan rehab-rekon pascabencana Sumatera. |
Jakarta, MP----- Pemerintah mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di wilayah Sumatera melalui penguatan peran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR). Program yang tertuang dalam Rencana Induk (Renduk) Rehab-Rekon itu didukung anggaran sebesar Rp100,1 triliun dan ditargetkan rampung pada 2028.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan Satgas PRR akan mengawal seluruh tahapan pelaksanaan program secara intensif agar setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjalankan tugas sesuai target. Menurutnya, evaluasi akan dilakukan setiap pekan untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan tepat waktu sekaligus menyelesaikan berbagai kendala yang muncul di lapangan.
"Satgas PRR dibentuk untuk memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana. Koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus diperkuat agar setiap hambatan dapat segera diselesaikan sehingga target penyelesaian pada 2028 dapat tercapai," tegas Tito, Selasa (21/7/2026).
Dana sebesar Rp100,1 triliun tersebut dialokasikan kepada 32 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan rehab-rekon pascabencana di Sumatera. Hingga kini, Kementerian Keuangan telah menyetujui kebutuhan anggaran dari tujuh kementerian/lembaga sebagai tahap awal pelaksanaan program.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan proses tender pembangunan hunian tetap (huntap) telah berjalan. Pembangunan huntap komunal dijadwalkan dimulai pada September 2026.
Pemerintah juga mengingatkan pemerintah daerah agar segera menuntaskan penyediaan lahan pembangunan huntap. Sejumlah daerah masih menghadapi kendala pembebasan lahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek.
Kementerian PKP memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp2,2 triliun untuk membangun 7.952 unit huntap di tiga provinsi terdampak, terdiri dari Aceh 6.220 unit, Sumatera Utara 919 unit, dan Sumatera Barat 813 unit.
Di sektor pendukung, PT PLN memastikan kesiapan menyediakan jaringan listrik bagi seluruh kawasan huntap yang akan dibangun. Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh tambahan anggaran Rp21,16 triliun untuk memperbaiki serta membangun kembali infrastruktur strategis, meliputi jalan, jembatan, dan jaringan irigasi.
Pemerintah berharap sinergi seluruh pihak melalui Satgas PRR mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera, sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh hunian layak dan infrastruktur yang aman serta berfungsi optimal.
(Jk/red)
