 |
| Wali Kota Zulmaeta menyampaikan arah kebijakan anggaran untuk memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. |
Payakumbuh, MP----- Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen penuh untuk mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini tercermin dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, di mana Pemko Payakumbuh memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp879,50 miliar. Angka ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 16,90 persen dibandingkan dengan APBD awal 2026.
Proyeksi strategis tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, saat menyerahkan Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (10/8/2026).
Sejalan dengan kenaikan belanja, pendapatan daerah juga diproyeksikan melonjak drastis mencapai Rp794,37 miliar, atau naik 22,15 persen dari target awal. Suntikan dana segar ini bersumber dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp116,97 miliar—sebagai tindak lanjut atas kebijakan pusat bagi daerah terdampak bencana—serta kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp6,43 miliar (3,90 persen) dan penyesuaian Dana Bagi Hasil dari Pemprov Sumbar.
"Tambahan kapasitas fiskal ini tentu menjadi amanah yang harus kita kelola secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel," tegas Wali Kota Zulmaeta.
Fokus pada Manfaat Nyata, Bukan Belanja Konsumtif
Zulmaeta memastikan bahwa tambahan anggaran ini tidak akan dihamburkan untuk belanja konsumtif, melainkan difokuskan sebagai instrumen penggerak ekonomi warga dan percepatan pemulihan kota.
Setiap penyesuaian anggaran dilakukan secara selektif berbasis evaluasi kinerja Semester I 2026. Pemko Payakumbuh menggarisbawahi beberapa program prioritas yang akan langsung menyentuh hajat hidup orang banyak:
Pelayanan Dasar & Sosial: Memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Infrastruktur & Kebencanaan: Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Pertumbuhan Ekonomi Rakyat: Pengendalian inflasi, ketahanan pangan, pengembangan UMKM, perdagangan, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
Modernisasi Layanan: Penerapan pemerintahan berbasis digital untuk pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan.
"Dana tersebut bukan sekadar menambah kemampuan fiskal daerah, tetapi merupakan instrumen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Setiap penambahan anggaran harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," tambah Zulmaeta.
Optimalisasi PAD dan Belanja yang Efektif
Agar kemajuan ini berkelanjutan, Pemko Payakumbuh juga akan memacu kemandirian fiskal lewat optimalisasi PAD. Strategi yang disiapkan meliputi penguatan tata kelola pajak dan retribusi, digitalisasi pelayanan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Zulmaeta menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya sekadar mengejar tingginya serapan anggaran di akhir tahun, melainkan memastikan kualitas belanja yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Di akhir penyampaiannya, Wali Kota berharap proses pembahasan bersama DPRD Kota Payakumbuh dapat berjalan lancar demi melahirkan kebijakan terbaik bagi masa depan kota.
"Semoga pembahasan terhadap dokumen ini dapat berjalan dengan lancar, penuh semangat kebersamaan, serta menghasilkan kesepakatan yang terbaik demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Payakumbuh," pungkasnya.
(Idul Fitri/MP)
