 |
| Pekerjaan penggalian menjadi salah satu tahapan penting dalam pembangunan jaringan SPAM. |
Padang, MP----- Di tengah perhatian publik terhadap pelaksanaan proyek Penanganan SPAM Pascabencana di tiga wilayah Sumatera Barat, peran Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) menjadi salah satu aspek yang tidak kalah penting untuk diketahui.
Pada papan informasi proyek tercantum Ciriajasa Engineering & Management Consultants sebagai konsultan manajemen konstruksi. Posisi tersebut secara umum memiliki peran penting dalam membantu memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dokumen kontrak, spesifikasi teknis, mutu, volume, jadwal serta ketentuan yang telah ditetapkan.
Namun ketika jurnalis MP mencoba meminta penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan tersebut, Selasa (11/8/2026), Rully, yang dihubungi sebagai pihak Konsultan MK Ciriajasa Engineering & Management Consultants, memilih tidak memberikan penjelasan substantif.
“Silahkan ke Buk Doeni saja, (Kepala BPBPK Sumbar-red) karena saya tidak berwenang memberi keterangan,” tepis Rully ketika dikonfirmasi wartawan.
Sikap tersebut cukup disayangkan, mengingat sebelumnya Project Manager PT Hutama Karya (Persero), Asih Abdurrahman, menyebut keberadaan konsultan manajemen konstruksi sebagai salah satu unsur yang mengawal pekerjaan di lapangan.
Menurut Asih, konsultan tersebut melakukan pengawasan terhadap pekerjaan setiap hari, termasuk memastikan mutu dan volume pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Mereka mengawal pekerjaan kami di lapangan setiap hari, memastikan volume pekerjaan dan mutu pekerjaan sesuai dengan standar PU,” kata Asih.
Karena itu, publik tentu berkepentingan mengetahui bagaimana fungsi pengawasan tersebut dijalankan dalam praktik. Termasuk bagaimana konsultan memastikan pekerjaan pemasangan pipa, kedalaman galian, penggunaan material, pemadatan badan jalan, keselamatan kerja serta kesesuaian volume pekerjaan dengan dokumen kontrak.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena pekerjaan berlangsung di ruang publik dan bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat.
MP tidak sedang meminta konsultan membuka informasi yang bersifat rahasia atau berada di luar kewenangannya. Yang dibutuhkan adalah penjelasan mengenai aspek teknis dan fungsi pengawasan yang memang berkaitan dengan posisi Konsultan MK dalam proyek tersebut.
Apabila memang terdapat batasan kewenangan dalam memberikan keterangan kepada media, tentu publik juga berhak mengetahui batasan tersebut secara jelas—siapa yang berwenang memberikan penjelasan, informasi apa yang dapat disampaikan, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pengawasan pekerjaan.
Sebab, dalam proyek yang menggunakan sumber daya negara dan ditujukan untuk pemulihan layanan dasar masyarakat, keterbukaan informasi bukan semata persoalan komunikasi dengan media. Ia merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap proses pembangunan.
Pengawasan Tidak Boleh Berhenti pada Administrasi
Kehadiran konsultan MK menjadi penting bukan hanya ketika pekerjaan menghadapi persoalan, tetapi sejak pekerjaan dimulai hingga dinyatakan selesai.
Masyarakat tentu tidak memiliki kemampuan teknis untuk memeriksa apakah kedalaman galian telah sesuai, apakah material pipa memenuhi spesifikasi, apakah agregat badan jalan telah dipadatkan sesuai ketentuan, atau apakah volume pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dokumen kontrak.
Di sinilah fungsi pengawasan profesional menjadi penting.
Pemerintah melalui BPPW Sumbar berkepentingan memastikan proyek berjalan sesuai koridor. Kontraktor bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan. Sementara konsultan MK memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian sesuai ruang lingkup kontraknya.
Ketiga unsur tersebut semestinya berjalan dalam satu mata rantai akuntabilitas.
Kepala BPPW Sumbar Ir. Maria Doeni Isa, ST, MM, sebelumnya menekankan bahwa pekerjaan pascabencana tidak cukup hanya mengejar progres fisik. Mutu dan fungsi akhir infrastruktur harus menjadi perhatian.
Karena itu, keberadaan konsultan pengawas bukan sekadar formalitas dalam struktur proyek. Perannya menjadi bagian dari sistem yang memastikan pekerjaan yang dibangun hari ini benar-benar dapat digunakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Publik Menunggu Penjelasan
Sikap Rully yang meminta wartawan menghubungi pihak BPPW Sumbar tentu menjadi catatan tersendiri dalam pemberitaan ini. Bukan karena seorang konsultan harus memberikan seluruh informasi kepada media, melainkan karena terdapat sejumlah pertanyaan teknis mengenai fungsi pengawasan yang justru berkaitan langsung dengan posisinya dalam proyek.
Terlebih, perhatian masyarakat terhadap proyek ini terus berkembang, mulai dari kedalaman galian, pengembalian kondisi badan jalan, mutu material, keselamatan kerja hingga perkembangan pekerjaan di sejumlah titik.
Pada akhirnya, keterbukaan dari seluruh pihak menjadi penting agar tidak muncul ruang kosong informasi yang kemudian diisi oleh berbagai asumsi di tengah masyarakat.
Proyek pascabencana membutuhkan kecepatan, tetapi juga membutuhkan kepercayaan. Dan kepercayaan publik tumbuh ketika setiap pihak yang memiliki peran dalam proyek bersedia menjelaskan tanggung jawabnya secara terbuka, proporsional dan sesuai kewenangannya.
Dengan demikian, sorotan terhadap proyek SPAM pascabencana ini tidak semata tentang berapa persen pekerjaan telah selesai. Lebih jauh, publik ingin memastikan bahwa setiap pipa yang ditanam, setiap meter galian yang dikerjakan dan setiap rupiah yang nantinya dipertanggungjawabkan benar-benar berada dalam pengawasan dan koridor teknis yang dapat diuji.
Hingga berita ini disusun, Rully belum memberikan penjelasan lebih lanjut kepada MP mengenai batas kewenangan yang dimaksud maupun mekanisme pengawasan yang dijalankan Ciriajasa Engineering & Management Consultants dalam proyek tersebut.
