 |
| Rapat koordinasi penanggulangan TB memperkuat sinergi lintas sektor untuk memutus mata rantai penularan. |
Payakumbuh, MP----- Komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melindungi kesehatan masyarakat terus diperkuat. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, percepatan penemuan dan penanganan tuberkulosis (TB) menjadi salah satu perhatian serius pemerintah daerah.
Langkah tersebut ditempuh setelah capaian deteksi kasus TB hingga Juli 2026 baru mencapai 25,9 persen dari target 55,4 persen. Kondisi itu mendorong Pemko Payakumbuh memperkuat gerakan lintas sektor agar kasus dapat ditemukan lebih cepat, pasien memperoleh pengobatan hingga sembuh, serta mata rantai penularan dapat diputus.
Mewakili Wali Kota Payakumbuh, Asisten I Nofriwandi menegaskan bahwa penanggulangan TB tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, mulai dari tingkat kota hingga RT/RW.
“Penanggulangan TB tidak cukup hanya menemukan pasien. Kita harus memastikan pasien menjalani pengobatan sampai sembuh total dan menginvestigasi seluruh kontak eratnya. TB bisa disembuhkan dan pengobatannya gratis dari pemerintah. Jangan ada stigma dan jangan ada warga yang berhenti berobat,” ujar Nofriwandi saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Penemuan Kasus TB di Emersia Hotel Batusangkar, Rabu (12/8/2026).
Sebagai bagian dari percepatan tersebut, skrining terhadap kontak pasien TB diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilaksanakan di 36 lokasi sepanjang Agustus hingga November 2026.
Program ini melibatkan puskesmas, rumah sakit, kecamatan, kelurahan, Bhabinkamtibmas, kader kesehatan dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan penemuan kasus sekaligus memastikan warga yang membutuhkan layanan mendapatkan penanganan sedini mungkin.
Gerakkan Kader di 47 Kelurahan
Peran keluarga dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi eliminasi TB. Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, Ny. Eni Zulmaeta, menyatakan kesiapan jajaran kader PKK di 47 kelurahan untuk ikut mengedukasi dan mendampingi masyarakat.
“TP-PKK siap menggerakkan kader dan masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan keluarga. Jangan takut memeriksakan diri. Semakin cepat kasus ditemukan, semakin cepat pengobatan diberikan. Mari bersama-sama memutus rantai penularan demi terwujudnya eliminasi TB di Payakumbuh pada 2030,” imbaunya.
Menurutnya, keberhasilan program eliminasi TB tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah menemukan penderita, tetapi juga oleh kesadaran keluarga dan lingkungan untuk memberikan dukungan kepada pasien selama menjalani pengobatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Yanti, mengapresiasi pembentukan Kelurahan Siaga TB di seluruh 47 kelurahan. Keberadaan kelurahan siaga diharapkan menjadi garda terdepan dalam pencegahan, edukasi, penemuan kasus dan pendampingan pasien.
“Salam TOSS TB: Temukan, Obati Sampai Sembuh! Kita ingin seluruh elemen bergerak bersama secara tegas dan terukur agar rantai penularan TB benar-benar terputus,” tegas Yanti.
Dari Kebijakan Menjadi Gerakan Bersama
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Aklima, Kabid P2P Dinkes Sumbar Vivi Leswary, Kabid Sosbud Bappeda Fitria Nazmi, serta Kepala Puskesmas Lampasi Hasnelidawati.
Penguatan penanganan TB ini memperlihatkan bahwa agenda kesehatan masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi gerakan bersama. Pemerintah tidak hanya dituntut menyusun program, tetapi juga memastikan program tersebut benar-benar menjangkau masyarakat.
Semangat itu sejalan dengan keteladanan kepemimpinan Umar bin Khattab yang dikenal menempatkan tanggung jawab terhadap rakyat sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, termasuk hak memperoleh layanan kesehatan.
Bagi Pemko Payakumbuh, percepatan penanganan TB bukan sekadar pencapaian angka indikator kesehatan. Lebih dari itu, upaya tersebut menyangkut keselamatan keluarga, perlindungan masyarakat dan cita-cita menghadirkan kehidupan warga yang lebih sehat serta sejahtera lahir dan batin.
Dengan menggerakkan seluruh unsur hingga tingkat kelurahan, Pemko Payakumbuh berupaya memastikan tidak ada penderita TB yang terabaikan, tidak ada pasien yang berhenti berobat, dan tidak ada stigma yang membuat masyarakat enggan memeriksakan diri.
Gerakan bersama tersebut menjadi bagian dari ikhtiar menuju eliminasi TB pada 2030 sekaligus memperkuat wajah pelayanan publik yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
(Idul Fitri/MP)
