 |
| Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menerima penghargaan sebagai daerah tercepat dalam penyaluran Dana Desa 2026 di Sumatera Barat. |
Bukittinggi, MP----- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali mencatat capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Tahun ini, Tanah Datar ditetapkan sebagai pemerintah daerah tercepat di Provinsi Sumatera Barat dalam penyelesaian penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) DJKP, Lydia Kurniawan Cristyana, kepada Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly dalam rangkaian Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer keuangan Daerah (TKD) di Monopoli Hotel Bukittinggi, Kamis (13/8/2026).
Capaian itu dinilai menjadi gambaran adanya koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah nagari, serta instansi vertikal yang terlibat dalam proses penyaluran Dana Desa.
Wakil Bupati Ahmad Fadly menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sehingga proses penyaluran Dana Desa dapat diselesaikan lebih cepat.
“Capaian dan penghargaan ini berkat kerja keras OPD terkait bersama wali nagari se-Kabupaten Tanah Datar. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan seluruh pihak,” ujarnya.
Menurut Ahmad Fadly, penghargaan tersebut tidak semata-mata menjadi simbol keberhasilan administratif, tetapi juga harus dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, capaian tersebut harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang turut mendukung kelancaran proses penyaluran.
Di sisi lain, FGD yang diikuti sejumlah pemerintah daerah mitra kerja KPPN Bukittinggi menjadi ruang penting bagi Tanah Datar untuk menyampaikan berbagai persoalan fiskal yang dihadapi daerah, khususnya menyangkut PAD dan TKD.
Ahmad Fadly mengatakan, forum berlangsung terbuka dan konstruktif. Sejumlah masukan, kritik dan saran dari pemerintah daerah mendapat respons dari jajaran KPPN, terutama terkait kebijakan transfer ke daerah dan penguatan sumber-sumber pendapatan daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Tanah Datar adalah kebijakan efisiensi atau pengurangan TKD. Menurut Ahmad Fadly, berkurangnya transfer dari pemerintah pusat berpotensi memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Kondisi tersebut menjadi semakin penting bagi Tanah Datar karena sejumlah wilayah kabupaten tersebut dalam beberapa tahun terakhir menghadapi bencana yang berdampak terhadap infrastruktur dan fasilitas publik.
“Efisiensi atau pemotongan TKD tentunya akan memberatkan daerah karena berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan. Apalagi beberapa wilayah Tanah Datar mengalami bencana. Kami berharap TKD dapat kembali seperti semula, bahkan kalau memungkinkan ditambah untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi sarana yang rusak,” katanya.
Capaian tercepat dalam penyaluran Dana Desa sekaligus menjadi tantangan bagi Tanah Datar untuk memastikan bahwa kecepatan administrasi berjalan seiring dengan kualitas pemanfaatan anggaran.
Dana Desa pada akhirnya diharapkan tidak hanya tersalurkan tepat waktu, tetapi juga mampu memperkuat pembangunan nagari, meningkatkan pelayanan dasar, menggerakkan ekonomi masyarakat dan mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
Dengan demikian, penghargaan tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan nagari dalam mengelola keuangan publik secara efektif, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Bt/MP)
