 |
| Project Manager PT Hutama Karya Asih Abdurrahman menjelaskan progres pemulihan SPAM pascagalodo di Sumatera Barat. Aktivitas penggalian badan jalan untuk pemasangan pipa air bersih di Kecamatan Kuranji, Padang. |
Padang, MP----- Di balik jaringan pipa yang tertanam di bawah badan jalan, terdapat pekerjaan besar yang tidak selalu terlihat mata: memulihkan kembali akses air bersih masyarakat setelah bencana.
Pemulihan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana di Sumatera Barat kini memasuki fase penting. PT Hutama Karya (Persero), selaku kontraktor pelaksana, sejak 2025 mendapat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menangani sejumlah infrastruktur SPAM yang terdampak bencana di Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang.
Project Manager PT Hutama Karya (Persero), Asih Abdurrahman, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (10/8/2026), mengatakan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi layanan dasar masyarakat yang rusak akibat bencana.
“Untuk Kabupaten Agam, kami sudah menyelesaikan sekitar enam jaringan perpipaan untuk hunian sementara (huntara). Kemudian di Kabupaten Pesisir Selatan ada dua lokasi huntara,” ujar Asih.
Sementara di Kota Padang, pekerjaan masih berlangsung, khususnya di Kecamatan Kuranji. Tim Hutama Karya tengah menangani jaringan pipa yang terputus akibat galodo yang menghancurkan Jembatan Gunung Nago.
Rencananya, jaringan pipa akan disambungkan dari kawasan Simpang Pasir menuju Jembatan Kuranji II. Pekerjaan tersebut tidak hanya menyangkut pemasangan pipa, tetapi juga bersinggungan langsung dengan badan jalan, lalu lintas dan infrastruktur sungai.
Hutama Karya, kata Asih, telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang terkait spesifikasi galian serta mekanisme pengembalian kondisi badan jalan setelah pekerjaan perpipaan selesai.
“Untuk jembatan sendiri, saat ini masih dalam proses pengajuan izin kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang,” katanya.
Progres 40 Persen, Waktu Tinggal Empat Bulan
Hingga pekan pertama Agustus, progres keseluruhan pekerjaan disebut telah mencapai sekitar 40 persen. Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar empat bulan, Hutama Karya optimistis target penyelesaian masih berada dalam jalur yang direncanakan.
Asih mengatakan, tantangan utama proyek bukan semata persoalan teknis. Sebaran lokasi pekerjaan yang berada di tiga wilayah membuat pengelolaan sumber daya menjadi faktor penting.
Strategi yang digunakan adalah memisahkan sumber daya di setiap lokasi terdampak sehingga satu pekerjaan tidak harus menunggu pekerjaan lainnya selesai.
“Lokasi kami lumayan banyak dan tersebar di tiga wilayah. Jadi 60 persen pekerjaan yang tersisa kami jalankan dengan strategi sumber daya terpisah di setiap lokasi yang terdampak bencana, sehingga tidak saling menunggu,” ujarnya.
Strategi itu menjadi penting karena proyek pemulihan pascabencana bekerja dalam ruang waktu yang berbeda dengan proyek konstruksi biasa. Cuaca, kondisi lapangan dan akses lokasi dapat berubah sewaktu-waktu.
Hujan dan cuaca buruk pada awal Agustus, misalnya, ikut memengaruhi pekerjaan lapangan. Namun, perusahaan mengklaim telah menambah sumber daya secara terpisah untuk mengatasi hambatan tersebut.
“Harapannya, di akhir tahun sudah selesai semuanya tanpa kendala,” kata Asih.
Mengapa Nilai Anggaran Tidak Tertera di Plang?
Di tengah pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, persoalan transparansi menjadi salah satu perhatian publik. Salah satunya mengenai tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi proyek.
Asih menjelaskan, pekerjaan penanganan pascabencana memiliki mekanisme pengadaan dan perhitungan tersendiri. Menurutnya, nilai pekerjaan belum dapat dipastikan secara final karena perhitungan akan dilakukan berdasarkan realisasi pekerjaan hingga proyek selesai.
“Anggaran ini diperhitungkan secara total di akhir. Untuk sekarang yang bisa kami tampilkan adalah data-data teknis,” katanya.
Ia menyebut mekanisme pengadaan tersebut mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2024 mengenai pengadaan barang/jasa dalam kondisi tertentu, termasuk penanganan bencana dan keadaan darurat.
Menurut Asih, perubahan kondisi lapangan dapat memengaruhi nilai akhir pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai, akan dilakukan pemeriksaan dan audit sebelum pembayaran seratus persen dilakukan.
“Kalau sekarang kami menyampaikan misalnya Rp50 miliar atau Rp60 miliar, rasanya terlalu dini karena belum ada kepastian nilai akhirnya,” ujarnya.
Penjelasan itu sekaligus menjadi jawaban Hutama Karya atas pertanyaan masyarakat mengenai papan informasi proyek. Namun, bagi publik, transparansi tetap menjadi bagian penting dari pekerjaan infrastruktur yang menggunakan sumber pembiayaan negara.
Karena itu, informasi teknis, progres pekerjaan, dasar pelaksanaan dan mekanisme pertanggungjawaban menjadi penting untuk diketahui masyarakat, terutama ketika pekerjaan berlangsung di ruang publik dan menggunakan badan jalan yang setiap hari dilalui warga.
Kedalaman Galian dan Kekhawatiran Warga
Perhatian masyarakat juga muncul terkait kedalaman galian pipa di sejumlah ruas jalan.
Asih menjelaskan, kedalaman pemasangan pipa tidak dapat diseragamkan secara mutlak pada setiap lokasi. Kondisi lapangan, karakteristik jalan dan aspek teknis sistem perpipaan menjadi pertimbangan.
Menurutnya, kedalaman galian harus mempertimbangkan aspek hidrolis atau tekanan air. Jika pipa dipasang terlalu dalam, terdapat konsekuensi teknis terhadap sistem karena tekanan yang harus dijaga agar air dapat mengalir hingga titik pelayanan.
“Kadang ditemukan kondisi tertentu yang menyebabkan kami tidak bisa menggali sampai 1,5 meter. Hal tersebut sudah didiskusikan dengan Dinas PU Kota Padang dan ada rekomendasi teknis mengenai kedalamannya,” katanya.
Ia memastikan material pipa yang digunakan memiliki kemampuan menahan tekanan sesuai spesifikasi dan standar yang dipersyaratkan.
Sementara untuk pengembalian badan jalan, Hutama Karya menggunakan material agregat berbutir yang kemudian dipadatkan sesuai spesifikasi Bina Marga.
Pengaspalan, kata Asih, tidak langsung dilakukan setelah pipa ditanam. Badan jalan terlebih dahulu ditutup dan dipadatkan. Setelah dilakukan pengujian kepadatan dan dipastikan tidak terjadi konsolidasi, lapisan agregat akan dikupas kembali untuk kemudian dilakukan pengaspalan.
Tahapan itu memang membuat masyarakat harus sedikit lebih bersabar. Namun bagi pelaksana, proses tersebut diperlukan agar jalan yang dikembalikan tidak cepat mengalami penurunan atau kerusakan.
Diawasi Konsultan dan Dinas PU
Untuk menjawab kekhawatiran mengenai mutu dan volume pekerjaan, Asih menegaskan bahwa proyek tersebut tidak berjalan tanpa pengawasan.
Dinas PU melakukan pengendalian terhadap kontrak, baik dari sisi mutu maupun volume pekerjaan. Di lapangan, Hutama Karya juga dikawal konsultan manajemen konstruksi.
“Mereka mengawal pekerjaan kami di lapangan setiap hari, memastikan volume pekerjaan dan mutu pekerjaan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan PU,” ujarnya.
Ia membantah anggapan bahwa kedalaman galian dapat dimainkan untuk memengaruhi volume pembayaran.
“Tidak ada rasanya permainan kedalaman. Kita gali segitu dibayar segitu, nanti dibayar lebih, tidak,” kata Asih.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pengendalian mutu menjadi salah satu titik penting dalam proyek pemulihan pascabencana. Sebab, kualitas pekerjaan hari ini akan menentukan seberapa lama infrastruktur tersebut mampu bertahan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Ketika Proyek Berhadapan dengan Warga
Di sisi lain, pekerjaan pemasangan pipa di Kota Padang berlangsung di ruang yang sangat terbuka. Pekerja berhadapan langsung dengan pengguna jalan, warga permukiman dan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Apalagi sejumlah titik pekerjaan berada di kawasan padat dan jalur yang mengarah ke kawasan kampus. Penggalian badan jalan, pemasangan pipa, rambu-rambu dan aktivitas alat kerja otomatis menimbulkan gangguan sementara terhadap mobilitas warga.
Asih mengatakan perusahaan memahami berbagai komentar dan kritik masyarakat.
Ia justru mengapresiasi masukan warga, terutama yang menyangkut penggunaan alat pelindung diri (APD), rambu-rambu, keselamatan pekerja dan keselamatan pengguna jalan.
“Masukan dari masyarakat ini juga bagian dari perbaikan atau improvement terhadap sistem yang kami jalankan,” katanya.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memperhatikan pekerjaan yang berada di lingkungan mereka. Perusahaan, lanjut dia, berupaya menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami sebagai perusahaan nasional mengikuti aturan dan taat pada peraturan yang berlaku. Terkait mutu juga kami yakinkan tetap dijaga dan dikendalikan oleh internal kami maupun konsultan manajemen konstruksi,” ujarnya.
Air Bersih, Jalan dan Kesabaran Warga
Pada akhirnya, proyek ini bukan sekadar cerita mengenai pipa, galian dan jalan yang kembali diaspal. Di balik pekerjaan teknis tersebut ada kebutuhan dasar masyarakat: air bersih.
Bencana yang merusak jembatan dan memutus jaringan perpipaan tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik. Ia juga mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat yang bergantung pada layanan air untuk kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, setiap meter pipa yang kembali tersambung memiliki arti lebih besar daripada sekadar angka progres konstruksi.
Namun proses pemulihan membutuhkan waktu. Di satu sisi, pemerintah dan kontraktor dituntut menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Di sisi lain, kualitas, keselamatan dan ketepatan konstruksi tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar waktu.
Asih pun meminta masyarakat yang setiap hari melewati kawasan pekerjaan untuk bersabar.
“Pekerjaan ini bersinggungan langsung dengan arus lalu lintas aktif, apalagi jalan menuju kawasan kampus dan permukiman padat. Kami mohon kesabaran dan pengertiannya karena program ini merupakan penanganan pascabencana,” katanya.
Ia berharap pekerjaan di ruas jalan tersebut dapat diselesaikan pada akhir Agustus.
“Mohon doanya juga semoga pekerjaan di jalan tersebut bisa selesai akhir Agustus,” ujar Asih.
Target itu kini menjadi salah satu penanda penting: apakah pemulihan infrastruktur air pascabencana dapat bergerak secepat harapan masyarakat, tanpa mengorbankan mutu dan keselamatan.
Bagi warga yang setiap hari melewati lokasi proyek, mungkin yang terlihat hanya galian dan pipa di pinggir jalan. Tetapi di bawah permukaan tanah itu, sesungguhnya sedang dibangun kembali satu hal yang sangat mendasar—akses terhadap air bersih dan pemulihan kehidupan setelah bencana.
Jika diinginkan, naskah ini juga bisa saya buatkan versi lebih tajam ala laporan utama majalah nasional, dengan fokus khusus pada transparansi nilai proyek, papan informasi, kedalaman galian, pengawasan dan respons terhadap sorotan masyarakat.
(Rajo.A/MP)
