 |
| Rakor lintas sektor membahas kesiapsiagaan menghadapi puncak karhutla 2026. |
Jakarta, MP----- Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang menghadiri Rapat Koordinasi antara pemerintah dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam rangka memperkuat penanggulangan serta penanganan puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026.
 |
| Wagub Sumsel Cik Ujang saat menghadiri Rakor Karhutla di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta. |
Rakor tersebut berlangsung di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor menghadapi potensi peningkatan kejadian karhutla pada periode rawan.
Pertemuan pemerintah bersama pemegang HGU dinilai penting mengingat perusahaan yang memiliki aktivitas di kawasan perkebunan maupun lahan konsesi mempunyai peran strategis dalam mencegah munculnya titik api serta melakukan respons cepat apabila terjadi kebakaran.
Dalam konteks Sumatera Selatan, pengendalian karhutla menjadi perhatian serius karena karakteristik wilayah yang memiliki kawasan hutan, perkebunan dan lahan gambut cukup luas. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan, terutama ketika cuaca kering meningkatkan risiko kebakaran.
Kehadiran Cik Ujang dalam forum koordinasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan dunia usaha. Langkah ini diharapkan dapat mendorong perusahaan pemegang HGU meningkatkan kesiapan personel, peralatan pemadaman, pemantauan wilayah serta sistem deteksi dini.
Penanganan karhutla juga tidak cukup hanya dilakukan setelah api muncul. Upaya pencegahan melalui patroli rutin, pemantauan titik rawan, pengelolaan lahan yang bertanggung jawab dan edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan menjadi faktor penting untuk menekan risiko kebakaran.
Melalui koordinasi yang lebih terpadu, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kawasan hutan dan lahan. Perusahaan pemegang HGU juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengelolaan dan produktivitas lahan, tetapi turut memastikan aspek perlindungan lingkungan serta keselamatan masyarakat menjadi prioritas.
Rakor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan menghadapi puncak musim kebakaran 2026 sekaligus memastikan penanganan karhutla dilakukan secara cepat, terukur dan terpadu.
(Pl/red)
