 |
| Gubernur Mahyeldi menawarkan sejumlah proyek energi dan infrastruktur Sumbar kepada Danantara. |
Jakarta, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai membuka jalur investasi yang lebih luas untuk mempercepat pembangunan sejumlah proyek strategis daerah. Pengembangan energi baru terbarukan, pembangkit listrik berbasis gas, hingga kawasan Pelabuhan Teluk Bayur menjadi bagian dari agenda yang ditawarkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Gagasan tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat bertemu Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumbar menghubungkan potensi investasi daerah dengan agenda pembangunan nasional. Pemerintah daerah berharap dukungan investasi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menciptakan efek berganda terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang kita dorong adalah bagaimana potensi dan kebutuhan strategis Sumatera Barat dapat terhubung dengan agenda pembangunan nasional. Dengan dukungan investasi, kita ingin infrastruktur yang ada dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat,” kata Mahyeldi.
Lima Proyek Energi Senilai Rp5,35 Triliun
Sektor energi menjadi salah satu fokus utama yang ditawarkan Sumbar. Untuk periode 2027–2029, Pemprov Sumbar mengusulkan lima proyek dengan kebutuhan investasi sekitar Rp5,35 triliun.
Kelima proyek tersebut terdiri atas PLTS Terapung Singkarak berkapasitas 50 MWac/76 MWp, PLTS Sijunjung Ground Mounted 50 MWac/76 MWp, PLTS Mentawai untuk program dediselisasi sebesar 30 MWac/47 MWp yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS), PLTS Pessel Bukik Ameh berkapasitas 50 MW, serta PLTG Sijunjung Blok Sinamar berkapasitas 25 MW.
Mahyeldi menilai pengembangan proyek-proyek tersebut memiliki arti strategis bagi sistem energi Sumbar. Selain memperkuat cadangan listrik, proyek tersebut diharapkan meningkatkan porsi energi baru terbarukan, memanfaatkan potensi gas bumi, serta membuka ruang investasi dan lapangan kerja.
PLTS Mentawai secara khusus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar diesel. Pengembangan pembangkit tersebut juga diharapkan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah kepulauan.
Teluk Bayur Didorong Jadi Simpul Logistik
Selain energi, Pemprov Sumbar menawarkan pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dan kawasan Muara Padang.
Untuk Teluk Bayur, pengembangan diarahkan untuk memperkuat konektivitas logistik sekaligus menopang aktivitas industri dan perdagangan, terutama komoditas crude palm oil (CPO).
Sejumlah pembangunan direncanakan secara bertahap, mulai dari dermaga baru, reklamasi kawasan, instalasi pipa CPO hingga pembangunan breakwater dalam pengembangan jangka panjang.
Sementara kawasan Muara Padang diarahkan menjadi kawasan terpadu dengan peluang pengembangan pariwisata dan rekreasi, kuliner, komersial dan ritel, industri kreatif, properti serta perhotelan.
Rencana pembangunan Maritime Center menjadi salah satu bagian dari pengembangan kawasan tersebut. Proses perizinannya disebut tengah berjalan.
Mahyeldi menegaskan Pemprov Sumbar siap memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek-proyek strategis tersebut.
“Untuk mewujudkan semua ini tentu membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah siap menyiapkan dukungan yang diperlukan, baik dari sisi regulasi, tata ruang, lahan, maupun koordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN,” ujarnya.
Danantara: Sejumlah Proyek Layak Diprioritaskan
COO Danantara Dony Oskaria menyambut positif berbagai usulan yang disampaikan Pemprov Sumbar. Menurutnya, sejumlah proyek tersebut memiliki kesesuaian dengan prioritas pemerintah pusat sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan secara bertahap.
Di antara proyek yang dinilai memiliki peluang untuk diprioritaskan adalah PLTS Mentawai, PLTG Sijunjung Blok Sinamar, serta percepatan penetapan sejumlah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sebelumnya telah diusulkan.
“Beberapa yang disampaikan ini sesuai dengan prioritas pemerintah, sehingga layak untuk kita prioritaskan secara bertahap,” kata Dony.
Namun, pengembangan Teluk Bayur membutuhkan sinkronisasi dengan kebijakan tata ruang. Dony menilai revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang menjadi aspek penting agar pengembangan kawasan pelabuhan berjalan sesuai peruntukan ruang.
Danantara juga melihat peluang pemanfaatan material hasil galian pembangunan terowongan Tol Sicincin–Bukittinggi yang direncanakan sepanjang sekitar 5,8 kilometer.
Material hasil galian tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan material dalam rencana perluasan kawasan Pelabuhan Teluk Bayur. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan dan pengembangan pelabuhan dapat memiliki keterkaitan yang saling mendukung.
Pertemuan Pemprov Sumbar dan Danantara tersebut menjadi pintu awal untuk memperkuat penjajakan investasi strategis di Sumbar. Pemerintah daerah kini dituntut memastikan kesiapan proyek, mulai dari aspek tata ruang, regulasi, lahan hingga kelayakan investasi.
Jika seluruh prasyarat tersebut dapat diselaraskan, sejumlah proyek yang ditawarkan berpeluang menjadi penggerak baru perekonomian Sumbar, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam jaringan energi dan logistik nasional.
(Sb/MP)
