 |
| Wakil Bupati Ahmad Fadly menekankan pentingnya inovasi OPD di tengah keterbatasan anggaran pembangunan. |
Batusangkar, MP----- Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk memperlambat pembangunan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) justru dituntut lebih kreatif membaca peluang, memperkuat kolaborasi, serta mencari sumber dukungan alternatif bagi keberlanjutan program prioritas daerah.
 |
| Ahmad Fadly bersama jajaran mengikuti evaluasi capaian program unggulan dan strategis Tanah Datar. |
Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly saat memimpin Rapat Koordinasi Program Unggulan dan Program Strategis Daerah di Aula Eksekutif, Rabu (2/9/2026). Rakor tersebut diikuti Kepala Bappeda Litbang Tanah Datar Adriyanti Rustam bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Menurut Ahmad Fadly, pelaksanaan 10 Program Unggulan dan 7 Program Strategis Tanah Datar menghadapi tantangan akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut, kata dia, harus direspons dengan terobosan dan inovasi, bukan sekadar menunggu tersedianya anggaran daerah.
“Karena itulah OPD pengampu harus mampu melahirkan inovasi,” ujar Ahmad Fadly.
Ia meminta setiap OPD lebih jeli mengidentifikasi program pemerintah pusat yang dapat disinergikan dengan kebutuhan pembangunan Tanah Datar. Berbagai skema bantuan kementerian, menurutnya, merupakan peluang yang perlu dioptimalkan agar keterbatasan fiskal daerah tidak sepenuhnya menghambat pencapaian target pembangunan.
Sektor pertanian menjadi salah satu contoh. Kementerian Pertanian memiliki berbagai program bantuan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan pertanian daerah. Peluang serupa, lanjutnya, juga tersedia di sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.
“Banyak program dan kegiatan pemerintah pusat yang bisa dimanfaatkan daerah. Salah satunya dari Kementerian Pertanian yang memberikan berbagai bantuan pertanian,” katanya.
Investasi Dipandang sebagai Pengungkit Pembangunan
Selain mengoptimalkan program pemerintah pusat, Ahmad Fadly menilai investasi perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi mempercepat pembangunan daerah.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menciptakan iklim investasi yang terbuka dan memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modal di Tanah Datar.
Menurutnya, masuknya investasi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menciptakan efek berantai bagi masyarakat. Mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya penggunaan bahan baku lokal hingga peluang dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Mari kita dukung dan permudah investor menanamkan modal di daerah kita. Banyak dampak positif yang bisa dimanfaatkan, seperti CSR, tenaga kerja lokal sampai penyediaan bahan baku dari daerah lokal,” tegasnya.
Pandangan tersebut menempatkan investasi bukan semata sebagai aktivitas ekonomi, tetapi sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas pembangunan daerah ketika ruang fiskal pemerintah mengalami keterbatasan.
Capaian Program Masih Belum Merata
Dalam rakor tersebut, Kepala Bappeda Litbang Tanah Datar Adriyanti Rustam memaparkan evaluasi capaian Program Unggulan dan Program Strategis Daerah hingga Triwulan II 2026.
Evaluasi menunjukkan kinerja antarprogram dan OPD pengampu masih beragam. Sebagian kegiatan telah mampu melampaui target yang ditetapkan, sementara sejumlah program lainnya masih berada di bawah target sehingga membutuhkan perhatian lebih serius.
“Pencapaian dan pelaksanaan dari OPD pengampu Program Unggulan dan Program Strategis pada Triwulan II beragam, ada yang melebihi target dan ada yang masih jauh dari target atau rendah,” jelas Adriyanti.
Ia menegaskan program dengan capaian rendah perlu segera mendapatkan intervensi dan percepatan. Evaluasi tidak cukup berhenti pada pemetaan persoalan, tetapi harus diikuti langkah konkret agar keterlambatan tidak semakin melebar pada periode berikutnya.
Adriyanti mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam mengejar target pembangunan. Namun, faktor lain seperti regulasi, kualitas perencanaan, administrasi, serta koordinasi juga turut memengaruhi kecepatan realisasi kegiatan.
Karena itu, penguatan koordinasi lintas OPD hingga pemerintahan nagari dinilai menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan lebih efektif.
“Yang tidak kalah penting adalah lebih memperkuat koordinasi lintas OPD dan Nagari,” pungkasnya.
Rakor tersebut sekaligus menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memastikan program prioritas tidak kehilangan momentum. Dengan kombinasi inovasi, optimalisasi dukungan pemerintah pusat, percepatan investasi dan penguatan koordinasi, Pemkab Tanah Datar berupaya menjaga agar agenda pembangunan tetap bergerak di tengah tekanan efisiensi anggaran.
(Bt/MP)
