 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. |
Padang, MP----- Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu menjalankan berbagai program pembangunan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan capaian pemerintah dapat diketahui masyarakat secara terbuka. Keterbukaan informasi dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa informasi publik harus disampaikan secara cepat, mudah diakses, serta mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Menurut Fadly, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai program dan kebijakan pemerintah, termasuk capaian pembangunan maupun persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah.
“Keterbukaan informasi bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi bagaimana informasi itu bisa sampai kepada masyarakat secara cepat, mudah dipahami dan benar-benar menyentuh kebutuhan mereka,” ujar Fadly Amran.
Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh berhenti pada pelaksanaan program. Setiap kebijakan yang diambil perlu diikuti dengan komunikasi publik yang baik agar masyarakat memahami arah pembangunan serta dapat ikut memberikan masukan.
“Kita ingin masyarakat tahu apa yang sedang dikerjakan pemerintah, apa yang sudah dicapai, dan apa persoalan yang masih harus kita selesaikan bersama,” katanya.
Fadly menilai, keterbukaan informasi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Karena itu, penguatan kapasitas aparatur dan pengelola informasi publik di seluruh tingkatan pemerintahan menjadi hal yang perlu terus dilakukan.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadly Amran saat memberikan sambutan pada kegiatan Sekolah Keterbukaan Informasi Bersertifikat 2026 Angkatan III yang digelar Universitas Negeri Padang (UNP) di UNP Hotel & Convention Center, Senin (14/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kompetensi dalam pengelolaan informasi publik. Bagi Pemerintah Kota Padang, keterbukaan informasi diharapkan tidak berhenti sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi budaya kerja yang menghadirkan pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat.
Fadly menekankan, semakin mudah masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, semakin terbuka pula ruang bagi publik untuk mengawasi, memberikan masukan, sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
“Pemerintah dan masyarakat harus berjalan bersama. Keterbukaan informasi menjadi salah satu jembatan untuk membangun komunikasi dan kepercayaan tersebut,” ujarnya.
(Pd/MP-red)
