Jakarta, MP----- Pengadilan Agama (PA) Lebong, Bengkulu, menuntaskan seluruh rangkaian lelang Barang Milik Negara (BMN) secara daring melalui mekanisme open bidding bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu.
Proses tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara di lingkungan peradilan.
Informasi tersebut disampaikan Humas Mahkamah Agung (MA), Jumat (25/9/2026). Tahapan lelang dinyatakan selesai setelah pemenang lelang memenuhi kewajiban pelunasan dan mengambil barang secara langsung di Kantor PA Lebong pada Senin (14/9/2026).
Serah terima barang dilakukan dengan disaksikan tim penanggung jawab aset PA Lebong. Tahap tersebut sekaligus menandai selesainya proses penghapusan dan pemindahtanganan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan lelang menggunakan mekanisme open bidding melalui platform lelang resmi pemerintah. Skema tersebut memungkinkan peserta mengajukan penawaran secara terbuka dan daring, sehingga proses lelang dapat berlangsung lebih mudah diakses serta terdokumentasi secara elektronik.
Bagi satuan kerja pemerintah, pengelolaan BMN tidak hanya berkaitan dengan pencatatan inventaris. Penataan aset juga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap barang milik negara memiliki status dan pemanfaatan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Barang inventaris yang telah mengalami penurunan fungsi, rusak, atau tidak lagi mendukung operasional dapat menimbulkan beban administrasi maupun biaya pemeliharaan apabila terus disimpan tanpa proses penghapusan yang sesuai aturan.
Karena itu, pelaksanaan lelang secara resmi dapat menjadi salah satu instrumen untuk menata kembali aset sekaligus menghindari penumpukan barang yang sudah tidak produktif di lingkungan kantor.
Pemanfaatan sistem lelang elektronik juga memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat. Peserta tidak harus hadir secara fisik di lokasi lelang, sementara proses penawaran dapat dilakukan melalui sistem yang telah disediakan pemerintah.
Dari sisi penerimaan negara, hasil lelang BMN yang telah memenuhi ketentuan juga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sesuai mekanisme yang berlaku.
Bagi lingkungan peradilan, tertib pengelolaan BMN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas institusi tidak hanya tercermin dalam pelaksanaan fungsi yudisial, tetapi juga dalam pengelolaan anggaran, aset, dan administrasi kelembagaan.
Penyelesaian lelang BMN di PA Lebong sekaligus menunjukkan pentingnya koordinasi antara satuan kerja peradilan dengan KPKNL sebagai instansi yang menangani pelayanan lelang negara.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya pengelolaan aset yang tertib, efisien, transparan, dan sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat tata kelola administrasi di lingkungan peradilan.
Dengan demikian, pengelolaan BMN tidak semata-mata dipandang sebagai urusan inventaris kantor, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas lembaga peradilan serta kepercayaan publik terhadap tata kelola aset negara.
(Rh/Red)
